Muzani Minta Daerah Fokus Atasi Anggaran PPPK Guru yang Kian Membengkak
SinPo.id - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis dalam menyikapi keterbatasan anggaran pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga pendidik.
Hal ini ia sampaikan saat menanggapi keluhan Gubernur Banten Andra Soni terkait pembiayaan 11.737 tenaga PPPK di wilayahnya.
“Contoh dari gubernur, ada 11.000-an PPPK. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi kemampuan anggarannya terbatas,” ujar Muzani saat pertemuan bersama kepala daerah di Kota Serang, Senin 14 Juli 2025.
Menurut Muzani, salah satu penyebab kesulitan daerah dalam membiayai PPPK adalah tingginya belanja wajib yang tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah. Ditambah lagi, ruang fiskal yang terbatas akibat efisiensi dan restrukturisasi anggaran semakin mempersempit ruang gerak pembiayaan.
Namun begitu, Muzani mengingatkan bahwa efisiensi tetap harus dilakukan dengan cermat dan selektif, terutama agar layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak terganggu.
“Rata-rata PPPK itu guru. Nggak mungkin diberhentikan. Tapi kalau tidak ada pos anggarannya, ini juga jadi problem,” ujarnya.
Empat Langkah Strategis
Untuk menyiasati tekanan fiskal, Muzani mengusulkan empat langkah utama yang bisa dilakukan pemerintah daerah:
Efisiensi program non-prioritas
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
Mendorong investasi
Memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat seperti UMKM dan pariwisata
“Inovasi dan kreativitas daerah penting untuk menggantikan skema pembiayaan yang ada. Dampaknya bisa terasa di pertengahan 2026,” tambahnya.
Muzani juga menegaskan bahwa daerah sebaiknya tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, transparansi atas keterbatasan fiskal daerah juga penting.
“Jangan semua dilempar ke pusat. Kemampuan daerah dan keterbatasannya harus dijelaskan secara objektif,” tegasnya.
Ia berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dan kementerian teknis seperti Kementerian PUPR, Kesehatan, dan Pertanian, guna membahas solusi konkret atas pembiayaan dan penataan PPPK.
“Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur. Nanti saya pertemukan dengan menteri-menteri terkait. Saya kawal agar kepala daerah bisa sampaikan masalahnya langsung,” pungkasnya.
