798 Warga Palestina Tewas Saat Ambil Bantuan, PBB Kecam Distribusi oleh Israel dan AS
SinPo.id - Sedikitnya 798 warga Palestina tewas akibat tembakan pasukan militer Israel saat mencoba mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025. Data tersebut dilaporkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dalam konferensi pers pada Jumat 11 Juli 2025.
Menurut juru bicara OHCHR, 615 korban terbunuh di sekitar pusat distribusi bantuan milik Yayasan Kemanusiaan Gaza, sedangkan 183 lainnya tewas di sepanjang rute konvoi bantuan. Seluruh korban kehilangan nyawa saat mencoba memperoleh bantuan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan.
“Situasi ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam memastikan bantuan kemanusiaan yang aman dan adil bagi warga sipil,” ujar perwakilan OHCHR.
Insiden berdarah ini terjadi di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap sistem distribusi bantuan kemanusiaan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Israel melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza.
Pada awal Juli, sebanyak 169 organisasi kemanusiaan internasional menandatangani pernyataan bersama yang mendesak agar distribusi bantuan dikembalikan ke mekanisme PBB, yang sempat beroperasi di Gaza hingga Maret 2025, sebelum diblokir lebih ketat oleh Israel.
“Kami menerima laporan kredibel bahwa warga Palestina ditembak saat menunggu bantuan. Sistem ini telah menciptakan kondisi yang tidak aman dan mematikan,” tulis pernyataan bersama tersebut.
Yayasan Kemanusiaan Gaza, yang kini menjadi satu-satunya pintu distribusi bantuan resmi di wilayah tersebut, dituding memiliki koneksi langsung dengan otoritas Israel. Hal ini menyebabkan banyak LSM internasional menolak bekerja sama, karena khawatir bantuan justru menjadi alat kontrol dan memperburuk penderitaan rakyat Gaza.
Organisasi kemanusiaan dari Eropa, AS, dan Israel turut menandatangani pernyataan yang menyebut bahwa mekanisme saat ini telah menggantikan peran PBB secara sepihak tanpa jaminan perlindungan sipil.
Seruan Kembali ke Mekanisme PBB
Organisasi-organisasi tersebut mendesak agar distribusi bantuan kembali diserahkan kepada PBB dan mitra kemanusiaannya, yang dinilai lebih netral dan berpengalaman dalam menangani krisis sipil di zona konflik.
“Warga sipil harus dilindungi, bukan dijadikan target ketika mengambil bantuan. Ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional,” tegas mereka.
Kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk sejak dimulainya kembali serangan militer Israel pada awal tahun. Masyarakat internasional pun semakin mendesak gencatan senjata permanen dan akses kemanusiaan tanpa hambatan untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban.
