Banyak Ditemukan Kecurangan, DPR Bakal Evaluasi SPMB
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian berpeluang mengevaluasi sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Evaluasi itu memungkinkan dilakukan Komisi X DPR RI menyusul banyaknya temuan kecurangan dalam proses seleksi calon siswa.
Menurut Lalu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB itu akan menjadi agenda utama dalam rapat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Rabu, 16 Juli 2025.
"Bahwa ternyata SPMB yang sudah kita rancang dengan luar biasa matangnya ini, masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memaksakan putra-putri mereka untuk masuk ke sekolah tertentu," kata Lalu di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 12 Juli 2025.
Khusus di NTB, daerah pemilihannya (dapil), Lalu menerima laporan sejumlah kecurangan itu dilakukan dalam bentuk manipulasi nilai rapor, khusus untuk jalur Prestasi.
Sementara itu, dari jalur domisili dilakukan dalam lewat manipulasi alamat domisili di google map. Kecurangan serupa juga diterima para anggota dan pimpinan Komisi X DPR lain di daerah masing-masing.
"Ini contoh yang tidak baik memaksakan siswa-siswa kita. Dan ternyata setelah tahun sebelumnya juga terjadi. Setelah dicek yang nilainya rapor, bahkan ada yang rata-rata 100 semua mata pelajaran di semua semester. Ternyata juga tidak mampu untuk bersaing dengan teman-teman di kelasnya yang memang nilainya jauh di bawah dia," ucapnya.
"Insyaallah hari Rabu, jadwal kami rapat dengan Mendikdasmen, dan tentu ini menjadi salah satu agenda yang akan kami bahas," timpal Lalu.
Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi PKB itu menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI dan Kemendikdasmen perlu mempertimbangkan opsi apakah SPMB masih relevan diteruskan tahun depan, ataukah perlu formula baru yang lebih kuat mencegah kecurangan.
Di sisi lain, dia tidak menampik soal kemungkinan penghentian SPMB. Namun, opsi itu akan tergantung dari hasil evaluasi tingkat kecurangan yang ditemukan secara nasional.
"Ya kalau terjadi kecurangan masif di semua daerah, ya kita akan merekomendasikan itu [penghentian]. Tapi lagi-lagi kita akan lihat, nanti pada saat rapat kita akan evaluasi, datanya berapa, kecurangannya apakah masif atau tidak ya tentu kita akan evaluasi dan kita ambil keputusan," kata dia.
