Anggota DPR Minta Pengelolaan Anggaran Subsidi LPG 3 Kg Tak Korbankan Masyarakat Rentan
SinPo.id - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher, meminta agar pengelolaan anggaran subsidi LPG 3 kg oleh pemerintah tidak mengorbankan akses masyarakat rentan terhadap energi murah dan layak.
Hal itu ia sampaikan merespons pemangkasan anggaran subsidi LPG 3 kg tahun 2025 dari Rp 87 triliun menjadi Rp 68,7 triliun, dalam rangka efisiensi.
“Pengelolaan anggaran subsidi memang harus dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian, namun tidak boleh mengorbankan akses masyarakat rentan terhadap energi murah dan layak,” kata Netty, dalam keterangan persnya, Kamis, 10 Juli 2025.
“LPG 3 kg bukan sekadar bahan bakar dapur, tapi bagian dari jaring pengaman sosial bagi keluarga prasejahtera, termasuk perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya,” imbuhnya.
Ia pun menekankan pentingnya langkah antisipatif dan perlindungan sosial yang terencana, mengingat volume konsumsi LPG 3 kg diperkirakan dapat mencapai 8,36 juta metrik ton pada akhir 2025, lebih tinggi dari target awal dalam APBN sebesar 8,17 juta ton.
“Kami mendorong agar kebijakan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat," ungkapnya.
"Jika memang perlu dilakukan pembatasan atau penyesuaian, maka harus disertai dengan pemetaan data penerima subsidi yang lebih akurat dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses,” kata Netty menambahkan.
Selain itu, pihaknya juga memperingatkan bahwa ketidakjelasan arah kebijakan subsidi energi bisa menimbulkan ketidakpastian di tingkat rumah tangga, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih belum pulih.
Dengan demikian, Netty berkomitmen untuk terus mengawal agar kebijakan subsidi pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat kecil yang membutuhkan.
