RDF Rorotan Siap Beroperasi Agustus, Gubernur DKI Dorong Kolaborasi Lintas Wilayah
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah dalam pengelolaan sampah, seiring target operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, pada Agustus 2025 mendatang.
Dia berharap RDF Rorotan bisa menjadi titik temu antara teknologi, partisipasi warga, dan kerja sama regional.
“Ini bukan sekadar soal teknologi atau target waktu. Kita ingin RDF Rorotan menjadi contoh bahwa pengelolaan sampah bisa diselesaikan secara menyeluruh—bukan hanya untuk Jakarta, tapi juga bagi daerah tetangga seperti Bekasi,” ujar Pramono, Selasa, 8 Juli 2025.
Adapun proyek RDF Rorotan dirancang sebagai fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif, sekaligus menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta mengurangi ketergantungan pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
Namun, kata dia, proses pembangunan fasilitas ini tak lepas dari dinamika sosial. Pramono mengakui, penolakan warga sempat mencuat akibat bau menyengat saat uji coba awal (komisioning) berlangsung dan sebagian besar keluhan justru datang dari warga di luar Jakarta.
“Yang paling banyak mengadu justru warga Bekasi, karena memang jaraknya lebih dekat ke Rorotan daripada pusat Jakarta. Ini yang kemudian harus kita respons dengan bijak,” ungkapnya.
Menanggapi protes warga, lanjutnya, Pemprov DKI telah melakukan perbaikan sistem pengolahan serta komunikasi dengan masyarakat sekitar. Pramono berharap, pendekatan partisipatif seperti ini bisa mencegah konflik sosial berulang.
“Kita benahi sistemnya, kita libatkan warga, dan kita tunjukkan bahwa pembangunan RDF bukan ancaman, tapi solusi bersama,” ucap Pramono.
Dia menambahkan, dalam satu hingga dua pekan ke depan, dirinya akan memantau langsung tahap akhir komisioning di lokasi. RDF Rorotan ditargetkan rampung tepat waktu, yakni 22 Agustus 2025.
"RDF Rorotan adalah lebih dari sekadar fasilitas pengelolaan sampah. Ini juga ujian bagi kita semua, apakah bisa membangun sistem yang terintegrasi, berkeadilan, dan tidak menimbulkan gesekan antarmasyarakat," imbuh dia.
"Karena yang kita hadapi bukan cuma limbah fisik, tapi juga relasi sosial,” tandasnya.
