DPRD DKI Soroti Rendahnya Serapan Anggaran BPBD: Respons Bencana Terancam Lambat
SinPo.id - Anggota DPRD DKI, Mujiyono mengingatkan rendahnya realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berpotensi menghambat respons cepat dalam penanggulangan bencana di Jakarta Menurut dia, hal ini bisa berdampak serius pada kualitas layanan publik dan keselamatan warga.
“BPBD harus jadi garda terdepan dalam mitigasi dan penanganan bencana. Tapi bagaimana mereka bisa bergerak cepat jika serapan anggaran saja masih minim?” ujar Mujiyono dalam keterangannya, Selasa, 8 Juli 2025.
Dia membeberkan, berdasarkan data Komisi A DPRD DKI, serapan anggaran BPBD hingga pertengahan tahun baru mencapai 17,88 persen dari pagu yang tersedia, kendati alokasi anggaran meningkat.
"Kondisi ini menjadi sorotan utama karena berkaitan dengan kemampuan Pemprov DKI merespons bencana dengan tepat waktu," ungkap dia.
Mujiyono menegaskan, persoalan ini bukan semata soal administrasi, melainkan menyangkut keselamatan jiwa warga.
“Ketika anggaran tidak terserap optimal, risiko keterlambatan respons bencana semakin besar. Ini bukan sekadar angka, tapi nyawa masyarakat yang dipertaruhkan," kara Mujiyono.
Selain BPBD, kata dia, beberapa SKPD lain seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Satpol PP, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) juga mencatat serapan anggaran yang relatif rendah, berkisar antara 25 sampai 40 persen.
Adapun dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025, Mujiyono mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
“Anggaran besar harus dibarengi dengan eksekusi yang tepat sasaran dan tepat waktu. Program yang menyentuh langsung kebutuhan publik harus menjadi prioritas,” imbuhnya.
Lebih jauh, Mujiyono juga menyambut kenaikan anggaran DKI untuk program-program prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk tambahan dana untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Namun, dia mengingatkan agar belanja tanah dikurangi dan dialihkan ke program yang berdampak langsung pada masyarakat, kecuali untuk proyek strategis nasional seperti Giant Sea Wall.
“Setiap rupiah dalam APBD harus berpihak pada kesejahteraan warga. Jangan sampai lambannya penyerapan anggaran justru merugikan masyarakat,” tandasnya.
