PANRB Pastikan Kebijakan Reformasi Birokrasi Selaras dengan Program Prioritas Prabowo
SinPo.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, kebijakan reformasi birokrasi terus beradaptasi agar dapat berjalan selaras dengan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dan, penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) fokus pada kolaborasi, kapabilitas, dan integritas birokrasi untuk melayani masyarakat secara human-based.
"Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo telah memberikan arahan. Presiden menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasi kebijakan," kata Rini dalam keterangannya, Sabtu, 5 Juli 2025.
Menurut Rini, Kemenpan RB telah menyiapkan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang mendorong sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien.
SAKP menggantikan pendekatan lama yang masih instansional dan terkotak-kotak, yang sering kali belum selaras dan belum mendukung pencapaian outcome bersama.
"Pendekatan shared outcomes dalam SAKP dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja utama kementerian/lembaga dapat mendukung pencapaian Asta Cita, yaitu bagaimana substansi pokok RPJPN, RPJMN dan isu strategis lainnya, serta tusi organisasi dapat diterjemahkan dalam IKU lintas sektor yang akan dievaluasi melalui kebijakan RB dan SAKP," tuturnya.
Rini menerangkan, kebijakan strategis reformasi birokrasi juga dirancang untuk mendukung program prioritas seperti ketahanan pangan, program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, serta yang lainnya.
Dalam rangka penguatan sektor pangan nasional, masing-masing K/L memiliki tugas, peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi.
Setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dan instansi untuk memastikan ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan dan efisien.
Rini menerangkan, untuk penanganan gizi di Indonesia, tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan menuntut pendekatan yang holistik. Maka dari itu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan guna memastikan arah kebijakan berjalan seragam dan terintegrasi harus dilakukan.
"Program MBG melibatkan lintas sektor dan multi-aktor. Dan tentu saja keberhasilannya bergantung pada sinergi erat antara pemerintah pusat-daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Terkait program sekolah rakyat, Kemenpan RB bertugas untuk memastikan proses penataan kelembagaan dan pemenuhan SDM yang diperlukan berjalan dengan baik," tukasnya.
