Kemensos Minta Pemda Jadi Penjamin Mutu Program Sekolah Rakyat

Laporan: Sigit Nuryadin
Sabtu, 28 Juni 2025 | 14:39 WIB
Ilustrasi bangunan untuk program Sekolah Rakyat (SinPo.id/ Dok. Kemen PU)
Ilustrasi bangunan untuk program Sekolah Rakyat (SinPo.id/ Dok. Kemen PU)

SinPo.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjamin mutu program Sekolah Rakyat. Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico mengatakan, keterlibatan aktif pemda menjadi syarat mutlak agar program lintas kementerian tersebut bisa tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Sekolah Rakyat bukan hanya soal akses pendidikan, tapi ini adalah intervensi sosial jangka panjang untuk memutus kemiskinan struktural,” kata Robben dalam keterangannya, Sabtu, 28 Juni 2025.

“Oleh karena itu, kepala daerah perlu dilibatkan bukan hanya dalam pengawasan, tapi juga dalam strategi mutu," sambungnya. 

Robben menjelaskan, program Sekolah Rakyat merupakan amanat langsung dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Dia menyebutkan, dalam pelaksanaannya, Kemensos akan menggandeng berbagai lembaga, termasuk dinas sosial, pendidikan, hingga pemerintah kabupaten/kota.

“Mutu adalah kunci. Maka, selain pengawasan oleh wakil kepala daerah, kami juga akan membentuk Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu yang bekerja lintas sektor,” ungkap dia. 

Selain peran pengawasan, Robben menekankan dua hal penting yang perlu disiapkan pemda untuk mendukung Sekolah Rakyat. “Pertama adalah kesiapan lahan rintisan. Kedua, komitmen menyediakan lahan permanen minimal lima hingga delapan hektare untuk jangka panjang,” ujar Robben. 

Dia menambahkan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, telah memberi arahan agar Sekolah Rakyat menjadi model pendidikan berbasis penguatan sosial. 

“Arahan beliau jelas, pendidikan tidak boleh lepas dari misi pengentasan kemiskinan,” imbuhnya. 

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat dirancang sebagai pusat pendidikan alternatif berbasis komunitas, dengan pendekatan holistik yang menyatukan pendidikan formal, keterampilan kerja, dan pendampingan sosial. Pemerintah menargetkan pilot project pertama bisa berjalan pada kuartal akhir 2025.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI