Ketua MPR: Keputusan Prabowo Tempatkan Indonesia Sebagai Negara Non-Blok Sudah Benar
SinPo.id - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan Indonesia sebagai negara non-blok di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, sudah sangat tepat.
"Saya kira posisi dan keputusan Indonesia di bawah pemerintah Presiden Prabowo dalam kerutan perang antara Israel dan Iran ini dari kacamata posisi politik luar negeri kita sudah pas dan sudah benar," kata Muzani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.
Meski Indonesia menjadi negara non-blok dan bebas aktif, Prabowo juga tetap terus mengupayakan dialog dan terlibat dalam setiap forum perdamaian dunia dan terus mengikuti perkembangan yang ada.
Pihaknya juga menilai apa yang disampaikan Prabowo dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, mengenai politik bebas aktif sudah benar.
"Karena itu apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo seperti yang dipidatokan dalam pidatonya di Forum Ekonomi tersebut, pandangan kami adalah posisi yang sudah benar," ungkapnya.
"Sesuai dengan semangat politik luar negeri bebas aktif, politik luar negeri yang dalam bahasa beliau ‘satu kawan terlalu sedikit, seribu musuh terlalu banyak’, dalam bahasa sederhananya seperti itu," imbuh Muzani.
Selain itu, ia menilai bahwa posisi politik luar negeri yang dimainkan oleh Prabowo dalam kancah internasional juga semakin berwibawa. Terlebih Presiden Rusia Vladimir Putin, telah menegaskan pentingnya posisi Indonesia di kancah global.
"Semakin berwibawa, semakin kinclong dan kita sebagai bangsa besar semakin bangga posisinya sebagai bangsa yang diperhitungkan dalam setiap upaya untuk mencapai perdamaian dunia," katanya menambahkan.
Sebelumnya, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip non-blok dan solusi damai atas konflik global dalam diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.
Pasalnya, Indonesia telah lama memegang teguh posisi non-blok dan selalu mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata, termasuk dalam situasi di Ukraina, melalui dialog dan diplomasi.
