DPR Minta Pemerintah Mitigasi Dampak Konflik Timur Tengah

Laporan: Galuh Ratnatika
Selasa, 24 Juni 2025 | 13:00 WIB
DPR menggelar Rapat Paripurna pembukaan persidangan IV tahun sidang 2024-2025 dan mengapresiasi pemerintahan Prabowo yang sangat responsif dalam mengambil kebijakan (Ashar/SinPo.id)
DPR menggelar Rapat Paripurna pembukaan persidangan IV tahun sidang 2024-2025 dan mengapresiasi pemerintahan Prabowo yang sangat responsif dalam mengambil kebijakan (Ashar/SinPo.id)

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta pemerintah untuk memitigasi dampak dari konflik di Timur Tengah terhadap Indonesia, menyusul ditutupnya Selat Hormuz akibat meningkatnya ketegangan pasca serangan Amerika Serikat (AS) ke Iran.

"Pertama memitigasi, pasti akibatnya itu ke perekonomian, jadi tadi seperti saya bilang pemerintah harus memitigasi terkait dengan perencanaan, kurs, kemudian subsidi BBM dan lain sebagainya," kata Puan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Ia pun menegaskan posisi politik Indonesia dalam konflik di Timur Tengah yang kian memanas adalah bebas aktif. Sehingga Indonesia mengimbau agar semua pihak yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata.

"Kita politiknya bebas aktif, nanti biar pemerintah yang menyampaikan apa sikap bebas aktif dari pemerintah, tapi jangan merugikan politik dan situasi geografis indonesia," ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan evakuasi warga negara Indonesia (WNI), Puan menjelaskan bahwa pemerintah sangat pro aktif, dan semua WNI yang berada di wilayah konflik ada dipulangkan ke tanah air secara bertahap.

"Pemulangan WNI sudah dilakukan, pemerintah sangat pro aktif, untuk segera memulangkan dan mengevakuasi secara berkelanjutan masyarakat yang ada di sana, dan mulai hari ini sudah mulai ada warga negara yang di sana di pulangkan sudah ada di pesawat dan secara bertahap akan dipulangkan ke Indonesia," tandasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI