Turunkan ICOR, Menteri PU Pakai Strategi 'PU608' Demi Pemerataan Pembangunan
SinPo.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berkomitmen, akan berupa semaksimal mungkin untuk menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)-rasio yang menunjukkan efisiensi investasi terhadap pertumbuhan output ekonomi.
Menurut Dody, jargon "PU608" bukan sekadar slogan kosong, melainkan representasi keseriusan Kementerian PU dalam menyelidiki akar permasalahan tingginya ICOR sekaligus menyusun strategi konkret untuk menurunkannya.
"Kami tidak hanya berbicara tentang efisiensi investasi, tetapi benar-benar turun ke lapangan untuk mengetahui penyebab utama tingginya ICOR. Strategi PU608 menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dan merata," tegas Dody dalam pertemuan strategis bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, ditulis Jumat, 20 Juni 2025.
Adapun ICOR yang tinggi mencerminkan perlunya tambahan investasi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Saat ini, nilai ICOR nasional menurut data BPS mencapai 6,47.
Dody menyatakan, angka ini masih memiliki potensi untuk ditekan melalui investasi yang lebih terarah dan efisien.
"Ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo untuk mencapai pembangunan inklusif di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyambut positif upaya konkret yang dilakukan Kementerian PU. Sebab, sektor konstruksi berperan penting dalam menurunkan ICOR karena dampaknya yang luas terhadap berbagai sektor strategis lainnya.
"Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran tidak hanya menggerakkan roda ekonomi tetapi juga mempercepat pertumbuhan di sektor industri, pertanian, dan membuka akses bagi daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian," kata Sonny.
Lebih lanjut, Sonny menekankan pentingnya perencanaan infrastruktur dengan mempertimbangkan umur manfaat jangka panjang agar investasi tetap produktif dalam waktu lama.
Menurutnya, Kementerian PU berada di garis depan dalam upaya memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mampu bertahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PU dan BPS yang saat ini tengah dalam tahap persiapan sebagai langkah awal kolaborasi teknis dalam merancang metodologi efisiensi investasi yang lebih baik.
