Ekonom: Data Kemiskinan Bank Dunia Perlu Dijadikan Bahan Evaluasi
SinPo.id - Ekonom dari Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, menyarankan pemerintah untuk menjadikan laporan Bank Dunia tentang data kemiskinan Indonesia sebagai salah satu referensi pembanding dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan Bank Dunia itu juga bisa dijadikan semacam "wake-up call" terkait perhitungan data kemiskinan.
"Di samping sebagai sarana evaluasi model pembangunan yang dilakukan selama ini. Pemerintah harus mengevaluasi apakah strategi pembangunan selama ini benar-benar membawa kesejahteraan rakyat," kata Farouk kepada wartawan, Senin, 16 Juni 2025.
Mantan Pejabat Senior Islamic Development Bank, Jeddah, ini menilai, daripada berpolemik terkait validitas data kemiskinan Bank Dunia, akan lebih baik bila Pemerintah fokus melaksanakan program perbaikan angka kemiskinan yang ada.
Farouk menyampaikan, setidaknya ada beberapa hal yang dapat diupayakan untuk memperbaiki data kemiskinan Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperhatikan apakah alat ukur kemiskinan yang ada dan digunakan selama ini sudah tepat.
Kedua, pemerintah perlu mereview model pendekatan pembangunan selama ini, apakah sudah berdampak positif dalam meningkatkan mayoritas kesejahteraan masyarakat.
"Di sini Pemerintah harus berani untuk berhadapan dengan realitas brutal dari kondisi masyarakat Indonesia secara riil," sarannya.
Ketiga, dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang bisa berdampak signifikan untuk kesejahteraan mayoritas rakyat, maka Pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor bukan ekonomi tetapi bisa berdampak besar untuk ekonomi. Seperti regulasi, birokrasi, dan 'rule of law'.
Oleh karena itu, lanjut jebolan New York University ini, pemerintah harus menjamin semuanya mampu menciptakan iklim investasi kondusif untuk Indonesia yang dapat menarik penanaman modal.
Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kebijakan program pengentasan kemiskinan yang ada sekarang ini benar-benar efektif dalam mengentaskan Kemiskinan.
"Pemerintah harus memantau pelaksanaan program pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial masyarakat benar-benar telah memberikan dampak yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah harus mulai dijadikan sebagai sarana evaluasi dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada," ujar Mantan Direktur Bank Muamalat itu.
Farouk melihat, sejumlah tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, diantaranya praktik korupsi di tubuh birokrasi. Dia menegaskan, sebaik apapun program yang ada jika para pelaksananya bermental korup maka akan sulit terlaksana dengan baik.
Berikutnya, yang perlu diatasi pemerintah adalah tradisi birokrasi yang cenderung birokratis dalam banyak hal, serta tidak adaptif dengan perubahan dunia yang bersifat dinamis. Karena itu, pemerintah perlu merevolusi 'mindset' birokrat dari dilayani menjadi melayani.
"Juga tentunya 'regulasi' yang suka berbelit yang menyebabkan lambannya eksekusi sebuah program," tukas Farouk.
