DPRD DKI Soroti Kesiapan Transjakarta Hadapi Kewajiban ASN Naik Angkutan Umum

SinPo.id - Anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana menekankan pentingnya kesiapan teknis dalam pelaksanaan kebijakan wajib naik transportasi umum bagi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta. 

Dia meminta pihak Transjakarta aktif memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut agar tidak memicu kepadatan penumpang setiap hari Rabu.

“Jumlah PNS di Jakarta kan sekitar 70.000. Ini Transjakarta harus memantau apakah setiap hari Rabu terjadi penumpukan. Kalau misalnya terjadi penumpukan, harus ada rotasi,” ujar William di Jakarta, Minggu, 15 Juni 2025.

Menurut William, kebijakan yang bertujuan mengurangi emisi dan penggunaan kendaraan pribadi itu tidak boleh dijalankan tanpa data dan kesiapan operasional. 

Dia pun mengusulkan sistem rotasi penggunaan transportasi umum antar instansi agar distribusi penumpang lebih merata sepanjang minggu.

"Misalnya ASN dari Dinas Bina Marga naik Senin, Kominfotik Selasa, dan seterusnya. Seminggu sekali cukup, tapi ini harus berbasis pemantauan real," tuturnya. 

Lebih lanjut, William juga menanggapi wacana serupa yang sedang dikaji untuk pekerja swasta oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Dia menyambut baik ide tersebut, namun mengingatkan pentingnya desain teknis yang matang, termasuk fleksibilitas jam kerja.

“Ini bisa berhasil kalau jam masuk kantor diatur. Misalnya, Kantor A masuk jam 10, pulang lebih malam. Jadi beban penumpang terbagi, tidak numpuk di jam yang sama,” kata Wiliam. 

William menilai, tanpa pengaturan teknis yang detail, kebijakan baik seperti ini bisa justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.

"Saya berharap evaluasi dilakukan secara berkala dan berbasis data untuk menjamin efektivitas program," tandasnya.