Aspebindo Harap Ketahanan Energi Segera Diwujudkan
SinPo.id - Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batu bara, dan Mineral Indonesia (Aspebindo) Anggawira, mendorong agar ketahanan, swasembada, dan kemandirian energi segera diwujudkan dengan langkah-langkah konkret dan terstruktur. Karena, swasembada energi yang telah digaungkan jangan bisa lagi sebatas slogan.
"Energi adalah jantung kedaulatan. Kita tidak bisa lagi nyaman dengan angka lifting minyak yang stagnan sementara konsumsi terus meningkat," ujar Anggawira dalam keterangannya, Jumat, 13 Juni 2025.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI itu menjelaskan, hingga April 2025, lifting minyak Indonesia masih berada di angka 605 ribu barel per hari (bph), jauh di bawah target APBN 2025 sebesar 635 ribu bph.
Selain itu, neraca migas masih defisit dan ketergantungan terhadap impor BBM terus menjadi beban fiskal. Data Kementerian Keuangan mencatat bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas kuartal I 2025 turun 6,3 persen secara tahunan. Hal ini mencerminkan lemahnya produktivitas sektor energi nasional.
Menurut Anggawira, perombakan jajaran direksi dan komisaris di BUMN energi seperti Pertamina, MIND ID, dan PLN, merupakan momentum untuk mengoreksi arah dan mempercepat transformasi sektor energi.
Di Pertamina, kembalinya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama serta hadirnya Oki Muraza sebagai Wakil Dirut yang dikenal berlatar belakang inovasi, diharapkan membawa terobosan dalam hilirisasi energi, efisiensi kilang, serta pengembangan bioenergi dan hidrogen.
Untuk MIND ID, perombakan kepemimpinan difokuskan pada penguatan portofolio investasi dan manajemen risiko, khususnya dalam hilirisasi mineral strategis seperti nikel dan tembaga. Ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai dan energi baru.
Di PLN, keberlanjutan kepemimpinan Darmawan Prasodjo memberikan sinyal positif terhadap komitmen jangka panjang terhadap Energi Baru Terbarukan (EBT) dan digitalisasi sistem kelistrikan nasional.
"Reformasi ini bukan sekadar rotasi jabatan, tapi harus menjadi langkah akseleratif untuk membenahi tata kelola energi nasional secara menyeluruh," tegas Anggawira.
Lebih lanjut, Anggawira juga menekankan pentingnya peran strategis Danantara, sovereign wealth fund Indonesia, dalam mendukung agenda kedaulatan energi. Di tengah keterbatasan fiskal dan kesiapan sektor swasta domestik yang belum merata.
Danantara dapat memainkan peran sebagai Co-investor strategis dalam proyek kilang, pembangkit EBT, hingga smelter hilirisasi. Kemudian, anchor fund untuk pembiayaan transisi energi tanpa ketergantungan pada utang atau modal asing yang tidak sejalan dengan visi nasional, serta stabilisator investasi energi jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan, bukan sekadar keuntungan komersial jangka pendek.
"Dengan struktur awal yang kuat berbasis pengalihan saham BUMN strategis, dan potensi kemitraan global yang terkurasi, Danantara dapat menjadi tulang punggung pembiayaan energi berdaulat," jelasnya.
Untuk itu, Anggawira menyerukan agar tidak lagi menunda transformasi. Ketahanan energi, bukan hanya tentang pasokan yang aman, tapi juga tentang menciptakan ekosistem industri energi nasional yang mandiri, terintegrasi, dan akuntabel. Sinergi antara BUMN, Danantara, dan pelaku usaha dalam negeri dapat menjadi fondasi menuju kedaulatan energi yang sejati.
"Jika lifting tidak naik, PNBP terus turun, dan impor BBM tetap dominan, maka ini saatnya kita bertindak. Tidak cukup hanya perbaikan struktural, kita butuh perubahan sistemik," tandasnya.
