Jokowi Minta BUMN dan Swasta Dampingi Korporasi Petani
sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas dengan topik Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi secara virtual di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2020).
Jokowi menilai, sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II di tengah pandemi COVID-19. Ia mengharapkan, pencapaian sektor pertanian yang mampu tumbuh 16,24 persen saat ini harus terus dijaga.
Selain itu, menurutnya, perlu dijadikan sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani maupun nelayan. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi bahkan sering membahas mengenai korporasi petani dan nelayan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka.
Disamping meningkatkan taraf hidup, korporasi petani dinilainya mampu mewujudkan transformasi ekonomi. Hal ini kembali disinggung Kepala Negara saat pembahasan rapat terbatas bersama jajarannya hari ini.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien," kata Jokowi.
Efisiensi ini, lanjutnya, mampu mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, informasi teknologi dan meningkatkan efisiensi maupun memperkuat pemasarannya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Presiden, diperlukan pula perubahan pola pikir dari yang semula hanya berfokus pada urusan budidaya pertanian, sekaligus memikirkan aspek komersialisasi dan pemasaran dari hasil pertanian.
"Sehingga yang harus dilakukan ke depannya ialah membangun proses bisnis terintegrasi mulai dari produksi hingga proses setelah panen," ucapnya.
Kepala Negara pun melihat sistem korporasi petani dan nelayan masih belum berjalan optimal di lapangan. Ia melihat masih banyak kelompok tani dan nelayan yang belum menggarap secara serius proses dan model bisnisnya.
"Belum menggarap serius proses dan model bisnis yang memiliki ekosistem berkesinambungan dan terhubung dengan BUMN, bahkan pihak swasta," ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan beberapa hal. Pertama, perlunya fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi sampai betul-betul jadi.
"Sehingga, ini nanti bisa dijadikan contoh oleh provinsi lain dan kelompok petani serta nelayan yang lain," kata Presiden.
Jokowi meyakini bahwa bila terdapat satu contoh sukses dari korporasi petani dan nelayan yang telah memiliki model bisnisnya, maka akan lebih banyak lagi yang ingin mengikuti dan mengembangkan hal yang serupa di tempat masing-masing.
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan agar peran BUMN dan pihak swasta tidak hanya terbatas sebagai pembeli hasil panen, melainkan turut mendampingi kelompok tani tersebut agar dapat berkembang lebih jauh secara bersama-sama.
"Peran BUMN, swasta besar, atau BUMD bukan semata-mata sebagai offtaker, tapi juga mendampingi mereka. Mendampingi korporasi petani dan nelayan sampai terbangun sebuah model bisnis yang betul-betul berjalan. Ini yang belum ada," tuturnya.
Presiden asal Solo ini menjelaskan, model bisnis yang hendak dibangun tersebut di antaranya ialah proses pengolahan hasil panen mulai dari pengemasan, branding hingga strategi pemasarannya.
"Termasuk menghubungkan semua itu dengan sistem perbankan, para inovator teknologi dan manajemen yang mampu mengelola semuanya dengan baik," imbuhnya.
Setelah semua hal tersebut dapat terbentuk, maka Jokowi menuturkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah memperkuat ekosistem bisnisnya melalui regulasi yang mendukung.
"Ketiga, yang kita perkuat adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu," tandasnya.
