Henry Indraguna Angkat Topi Prabowo Cabut Empat Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

Laporan: Tri Setyo Nugroho
Rabu, 11 Juni 2025 | 12:19 WIB
Ketua DPP Ormas MKGR Henry Indraguna (SinPo.id/ Dok. Pribadi)
Ketua DPP Ormas MKGR Henry Indraguna (SinPo.id/ Dok. Pribadi)

SinPo.id - Ketua DPP MKGR Henry Indraguna angkat topi atas keputusan Presiden Prabowo yang mencabut izin tambang empat perusahaan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Seperti diketahui, empat IUP yang akan dicabut pemerintah dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Melia Raymond Perkasa, PT Kawai Sejahtera dan PT Nurham. Salah satu alasannya  karena lokasi tambang berada di kawasan lindung Geopark," ujar Henry dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Juni 2025.

"Dilihat secara teknis, 4 izin tambang sebagian masuk kawasan Geopark," sambungnya.

Menurut Henry, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. Pasalnya, empat perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran lingkungan.

"Terdapat beberapa pelanggaran konteks lingkungan, dengan mempertimbangkan hasil temuan di lapangan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut langkah ini diambil lantaran sebagian lokasi pertambangan masuk ke dalam kawasan lindung Geopark yang kini berstatus UNESCO Global Geopark (UGGp). Dia memaparkan, empat perusahaan yang akan dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. 

“Alasan pencabutan atas penyelidikan LHK karena melanggar aturan lingkungan. Yang kedua kawasan perusahaan ini kita masuk kawasan geopark,” kata Bahlil. 

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan para menterinya di kediaman pribadinya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin 9 Juni 2025.

Pada agenda rapat itu mengatakan, ratas dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Rapat tersebut membahas tambang nikel di Raja Ampat. 

Sebelumnya juga, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia dan empat pemuda Papua pun memprotes keberadaan tambang nikel di Raja Ampat. Protes mereka sampaikan saat Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno tengah pidato dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap pertambangan Nikel di Papua, khususnya di Raja Ampat.

Sejumlah spanduk itu antara lain bertuliskan, "Nickel Mines Destroy Lives" dan "Save Raja Ampat from Nickel Mining". Selain spanduk, mereka turut menerbangkan banner bertuliskan "What's the True Cost of Your Nickel?".

BERITALAINNYA
BERITATERKINI