DPR: Pencabutan Izin di Raja Ampat Bukti Komitmen Presiden Benahi Sektor Tambang
SinPo.id - Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menyebut kebijakan pemerintah yang mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai representasi arah politik pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pertambangan nasional secara menyeluruh.
Christiany menilai pencabutan IUP oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bukan hanya langkah administratif, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menegaskan keberpihakannya pada prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, serta tata kelola sumber daya alam yang akuntabel.
"Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai leading sector, menjalankan komitmen politik untuk tidak menoleransi eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat," kata Christiany dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.
Keempat perusahaan yang dicabut izinnya, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Perusahaan tersebut beroperasi di kawasan yang masuk Geopark Raja Ampat.
Lokasi ini memiliki status penting secara ekologis dan geopolitik karena menyangkut citra internasional Indonesia dalam komitmen menjaga kawasan konservasi.
Lebih lanjut, legislator asal Sulawesi Utara itu memuji pendekatan kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi status PT Gag Nikel yang belum dicabut izinnya.
Di sisi lain, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menyebut penghentian sementara operasi tambang nikel di Raja Ampat oleh Menteri ESDM Bahlil beberapa waktu lalu juga mencerminkan prinsip kehati-hatian serta tata kelola berbasis verifikasi dan objektivitas.
"Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja secara reaktif, tapi berdasarkan data, audit lingkungan, dan prinsip akuntabilitas publik. Ini cara kerja yang harus diapresiasi," ujarnya.
Pada konteks politik nasional, kata Christiany, dukungan fraksinya juga turut menambah legitimasi atas langkah pemerintah dalam merespons sorotan publik terhadap pengelolaan tambang di wilayah-wilayah sensitif.
Dukungan tersebut juga akan memperkuat koalisi politik pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda reformasi tata kelola SDA. Terutama, di sektor energi dan pertambangan.
"Kami akan terus mengawal langkah Menteri ESDM agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kedaulatan nasional, dan keadilan antargenerasi," tegasnya.
Christiany juga mengingatkan bahwa isu tambang di Raja Ampat harus menjadi momentum konsolidasi lintas kementerian, bukan ajang saling menyalahkan. Menurut dia, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah tanpa menciptakan kegaduhan politik yang kontraproduktif.
