Henry Indraguna Dukung Bahlil Selesaikan Polemik Pertambangan di Raja Ampat
SinPo.id - Ketua DPP Ormas MKGR Henry Indraguna mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam upaya menyelesaikan polemik pertambangan di Raja Ampat, terutama demi kepentingan masyarakat setempat. Persoalkan izin tambang diterbitkan, sebelum Bahlil Lahadalia menjabat Menteri ESDM.
"Tudingan terhadap Bahlil tidak berdasar dan perlu diluruskan demi menjaga objektivitas informasi publik. Saya mendorong agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, termasuk dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” ujar Henry dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Juni 2025.
Menurut Henry, polemik tambang nikel di Raja Ampat harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi kecepatan Menteri Bahlil dalam menangani masalah tambang Raja Ampat.
"Dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah melalui menteri ESDM Bahlil dalam mengelola sumber daya nasional demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat," kata dia.
Diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyetop sementara proses penambangan nikel. Itu merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Bahlil juga telah melakukan kunjungan ke tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, pada Sabtu, 7 Juni 2025. Kunjungan Bahlil untuk melihat situasi operasi tambang, dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.
Usai meninjau, Bahlil menyebut lokasi tambang berada di Pulau Gag, sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat.
“Banyak yang bilang tambang ada di Piaynemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari sana. Saya tahu karena saya sering ke Raja Ampat,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat 6 Juni 2025 lalu.
Henry menyebut, Bahlil hanya menjadi korban dari kelalaian pihak lain dalam persoalan tersebut. Sebab, PT Gag Nikel sudah memiliki izin sejak 30 November 2017 dan berlaku hingga 30 November 2047.
“Tidak ada alasan yang cukup etis, jika banyak pihak menyerang Menteri ESDM saat ini Bahlil Lahadalia yang hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain,” imbuh Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini.
Pemerintah sementara menangguhkan izin PT Gag Nikel sampai hasil evaluasi membuktikan tidak adanya pelanggaran serius. “Semua elemen perlu mendukung langkah cepat yang sudah diambil pemerintah dan mengawal proses selanjutnya, agar semuanya berjalan transparan dan akuntabel untuk kebaikan masyarakat lokal, bangsa, dan negara," kata dia.
Kritik terhadap Bahlil dalam polemik tambang di Raja Ampat, kata Henry, salah sasaran. Sebab, pemberian izin bagi PT Gag Nikel dikeluarkan sebelum Bahlil menjabat sebagai menteri ESDM.
"Ada dugaan kritik terhadap Bahlil dalam persoalan ini adalah serangan balik terhadap kebijakan pemerintah, yang justru memperketat izin pertambangan," tandasnya.
