P2G Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi Terapkan Jam Malam Pelajar

SinPo.id - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menetapkan pembatasan kegiatan bagi siswa mulai pada pukul 21.00 WIB, sebagai langkah kongkrit dan anitisipatif untuk memberikan ruang positif bagi tumbuh kembang psikologis anak. Penerapan jam tidur atau larangan aktivitas bagi anak di atas pukul sembilan malam juga membangun tanggung jawab keluarga dalam mendidik dan membimbing anak. 

"Hal ini akan membangun ruang belajar mandiri di rumah, nilai-nilai keluarga untuk saling berbincang di waktu tersebut. Bahkan kebijakan ini sebagai wujud implementasi riil atas kebijakan Kemdikdasmen mengenai Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, diantaranya adalah Tidur Cepat dan Gemar Belajar, " kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangannya, Rabu, 4 Juni 2025. 

Guru Madrasah ini menganggap, kebijakan Dedi Mulyadi itu sangat baik, agar anak-anak tidak begadang yang akan mengganggu tumbuh kembangnya, tidak melakukan tindakan negatif lainnya yang mengganggu waktu belajar dan istirahat, sehingga mendapatkan kualitas hidup dan kesehatan prima, karena jam tidurnya cukup dan berkualitas. Jam tidur ideal secara medis sekitar 8 - 10 jam (usia 13-18 tahun), 9 - 12 jam (usia 6 - 12 tahun).

Namun sebaliknya, kebijakan masuk sekolah pukul enam (6) pagi di Jawa Barat justru kontraproduktif dengan tujuan membangun kualitas hidup dan tumbuh kembang anak. Berbagai riset atau kajian ilmiah menunjukkan bahwa dampak negatif kurang tidur adalah anak akan sulit berkonsentrasi, penurunan daya ingat, gangguan metabolisme tubuh, sarapan bisa terlewatkan, kelelahan, kecemasan, bahkan penurunan prestasi akademik.

Selain itu, lanjut Iman, kebijakan masuk sekolah pukul enam  pagi Jabar ini di luar kelaziman internasional, Malaysia, Cina, Amerika Serikat rata-rata masuk sekolah sekitar 7.30 pagi.

Sedangkan India, Inggris, Rusia, Kanada, Korea Selatan masuk sekolah pukul 8.00 pagi. Lalu Singapura dan Jepang masuk pukul 8.30 pagi. Semuanya dengan skema belajar 5 hari atau Senin - Jumat. Artinya negara-negara maju rata-rata masuk sekolah lebih siang. 

Bahkan, dalam penelitian Kelley et al. (2017) dari The Open University, Brigham and Women’s Hospital, Harvard University, dan University of Nevada menyatakan bahwa jam masuk sekolah pukul 10:00 lebih baik bagi kesehatan dan performa akademik siswa usia 13–16 tahun dibandingkan jam 8:30 pagi. Artinya, kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan pada pukul enam pagi tidak memiliki dasar kajian. 

"Oleh sebab itu kami berharap ada kajian terlebih dahulu untuk penerapan KBM pukul enam pagi," ungkap Iman. 

Pada 2023 lalu provinsi NTT pernah mencoba menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi, setelah uji coba dan evaluasi di sekolah lalu direvisi menjadi pukul 5.30 pagi. Dan pada akhirnya kembali menerapkan masuk sekolah pukul 7 pagi setelah Pemprov melakukan evaluasi komprehensif termasuk mendengarkan masukan berbagai pihak.

"Kita harus belajar dari NTT, jangan sampai kebijakan pendidikan coba-coba dan akhirnya kembali seperti sedia kala. Sebaiknya hati-hati dan kaji dulu," paparnya. 

Menurut Iman, dalam penerapan jam masuk sekolah lebih pagi banyak kesulitan dalam implementasi. Seperti akses ke sekolah yang jauh dari rumah siswa dan guru. Ketidaktersediaan kendaraan umum pada jam berangkat sekolah.

Kemudian, risiko keamanan bagi siswa dalam keberangkatan, karena kondisi jalan sepi atau langit masih gelap. Guru dan orang tua siswa merasa lebih terbebani karena harus menyiapkan sarapan dan bekal lebih awal. Bagi orang tua yang punya anak cukup banyak, lebih merepotkan lagi sebab harus membagi perhatian penyiapan lebih awal.

"Guru dan siswa yang rumahnya jauh harus bangun lebih pagi lagi. Malah sarapan pada jam sahur. Ini tentu saja sangat tidak berkeadilan," kata Iman. 

Di sisi lain, Iman mengaku memahami bahwa tujuan Dedi Mulyadi itu agar anak tidak malas, bersemangat ke sekolah, dan gemar belajar dengan mempercepat jam masuk sekolah, namun sebenarnya tidak langsung berkorelasi satu sama lain. Justru membangun kualitas pembelajaran itu terletak dalam ekosistem pembelajaran di sekolah, pola asuh di rumah, bagaimana guru mampu membangun ruang belajar berkualitas, aman, nyaman, sehat, dialogis, konstruktif, dan berpusat pada peserta didik. Akan percuma masuk terlalu pagi, tapi kualitas pembelajaran masih rendah. 

Sementara itu tantangan pendidikan di Jawa Barat cukup berat. Anak tidak sekolah di Jabar mencapai 623.288 anak, diantaranya drop out sebanyak 164.631 anak. Bahkan Jawa Barat berada di urutan pertama nasional angka putus sekolah di jenjang SD (data Kemdikdasmen 2024).

P2G menilai, masih banyak persoalan pendidikan yang harus diurus oleh Dedi Mulyadi di Jawa Barat. Misal, ada sekitar 22 ribu ruang kelas rusak berat dan 59 ribu kelas rusak sedang di Jawa Barat. Guru di Jawa Barat yang sudah disertifikasi angkanya di bawah 40 persen. Artinya separuh guru di Jawa Barat dianggap belum profesional diatas kertas (NPD, 2023). 

Iman menegaskan, kebijakan pendidikan oleh Dedi Mulyadi selama ini belum berdasarkan evidence based policy dan research based policy. Sehingga rapuh secara konseptual dan rentan untuk berubah secara drastis karena tidak kuat. 

"Yang dibangun pun bukan kekuatan birokrasi di bawah melainkan personal KDM sebagai gubernur tentu ini menjadi problematika sendiri dalam internal birokrasi daerah," ucapnya. 

P2G merasa kebijakan pendidikannya lebih banyak didasarkan pada ide spontanitas, bukan yang terencana dan sistematis sebagaimana konsep dasar pendidikan itu sendiri.

"Dengan skema belajar lima hari sekolah ditambah masuk terlampau pagi dan pulang lebih sore, anak bisa saja melampiaskan kelelahan di sekolah itu pada hari Sabtu dan Minggu dengan aktivitas yang negatif dan destruktif seperti tawuran, dan bentuk pelampiasan lainnya. Ini semua harus diantisipasi oleh semua pihak," tukasnya.