Anggota DPRD DKI Minta Pengelolaan Parkir Jakarta Lebih Transparan Lewat BUMD
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Alief Bintang Haryadi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemrov Jakarta membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parkir.
Menurut dia, langkah ini penting untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan parkir dan mengatasi berbagai persoalan yang selama ini terjadi.
“Pengelolaan parkir selama ini masih banyak mengalami kebocoran pendapatan karena sistem yang belum optimal dan pengawasan yang terbatas,” kata Bintang dalam keterangannya, Sabtu, 31 Mei 2025.
Dia menegaskan, pembentukan BUMD Parkir memungkinkan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel karena berada di bawah pengawasan pemerintah daerah dan DPRD.
Bintang juga menjelaskan, saat ini pengelolaan parkir di Jakarta masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari juru parkir liar hingga tarif yang tidak sesuai aturan.
“Banyak titik parkir yang tidak terkelola dengan baik dan sistem pembayaran tunai yang dominan membuka peluang manipulasi pendapatan,” ungkap dia.
Dia menuturkan, peran BUMD Parkir nantinya sangat strategis dalam menerapkan teknologi dan inovasi yang dapat memastikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir meningkat signifikan.
“Kalau dikelola dengan baik, potensi PAD dari parkir sangat besar, jauh di atas angka saat ini yang hanya sekitar Rp 30 miliar per tahun,” ujar Bintang.
Lebih jauh, Bintang juga menyoroti pentingnya audit berkala dan pengawasan ketat terhadap mitra pengelola parkir, untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan transparansi.
“Tanpa pengawasan yang memadai, angka pendapatan yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya,” imbuh dia.
“Parkir bukan hanya soal pendapatan, tapi juga berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan menciptakan ketertiban kota. Jadi sudah saatnya pengelolaan parkir di Jakarta dilakukan secara profesional dan modern,” tandasnya.
