Ketua DPR Nilai Perlu Kajian Mendalam untuk Usul Gelar Pahlawan Soeharto

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai diperlukan kajian mendalam untuk merespons usul pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI Soeharto. Kajian bisa dilakukan melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"Setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.

Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan seluruh pihak sebaiknya menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Puan juga berharap proses kajian dilakukan secara objektif.

"Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ditolak sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Reformasi 1998.

Penolakan itu disampaikan para aktivis dalam diskusi bertajuk 'Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?' yang digelar di Jakarta, pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Menurut mereka, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi. Para aktivis 98 ini menilai, Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan nasional karena memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia dan represif terhadap gerakan rakyat pada masa Orde Baru.