Pemprov Jakarta Diminta Fokus Benahi Tata Kelola Parkir Sebelum Bentuk BUMD
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Fraksi Nasdem, Nova Harivan Paloh mengingatkan Pemprov DKI untuk lebih dulu memperbaiki tata kelola parkir yang ada sebelum membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pernyataan Nova merespon Gubernur DKI Pramono Anung, yang tengah merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menangani masalah parkir di Jakarta.
Dia menyebut, rencana pembentukan BUMD tersebut perlu dipertimbangkan lebih matang, terutama terkait bagaimana badan tersebut akan dikelola.
"Usulannya bisa saja dipertimbangkan untuk perencanaan ke depan, namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaannya. Jika BUMD dibentuk, apakah itu akan berdiri sendiri atau menjadi bagian dari BUMD yang sudah ada," kata Nova kepada wartawan, Rabu, 21 Mei 2025.
Nova juga menyoroti pentingnya masalah permodalan jika Pemprov DKI Jakarta ingin melanjutkan pembentukan BUMD untuk mengelola parkir. Dia menegaskan, BUMD harus dapat memberikan kontribusi finansial bagi Pemprov DKI.
"Aspek permodalan dan struktur direksi sangat penting. Yang lebih utama adalah bagaimana badan tersebut bisa memberikan dividen. Hal ini harus diperhatikan dengan serius," tambah Nova.
Lebih lanjut, dia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memfokuskan perhatian pada perbaikan dan penataan tata kelola parkir yang ada saat ini. Dia menyebutkan, DPRD DKI Jakarta sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah parkir di Jakarta.
"Yang lebih mendesak saat ini adalah pembenahan tata kelola parkir. Pansus Parkir sudah dibentuk dan sedang bekerja. Sekarang fokus kita harus pada pengelolaan parkir yang lebih baik. Kita juga perlu memastikan bagaimana pengelolaan parkir di bawah UPT Parkir nanti setelah BUMD terbentuk, agar tidak terjadi duplikasi atau pengelolaan yang tidak efisien," ujar Nova.
Selain itu, Nova juga menyoroti pendapatan dari Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka minus. Dia menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Menurut Pansus Parkir yang sedang berjalan, yang paling penting adalah pembenahan. Selama empat tahun terakhir, pendapatan dari parkir terus menurun, sementara biaya operasionalnya harus ditanggung sendiri. Ini jelas tidak seimbang. Masalah operasional dan pendapatan harus segera diatasi," jelas Nova.
Dia juga menekankan, Pemprov DKI untuk meneliti lebih dalam penyebab masalah ini, termasuk kemungkinan adanya mismanajemen, kurangnya transparansi, atau belum maksimalnya penerapan digitalisasi dalam pengelolaan parkir.
"Masalah ini harus dibenahi terlebih dahulu sebelum kita berbicara soal pembentukan BUMD. Tanpa ada penyelesaian masalah yang ada, langkah itu tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya," tandasnya.
