Pesan Komisi II DPR RI Saat Meninjau Langsung Seleksi PPPK di Bandung
SinPo.id - Komisi II DPR RI meninjau proses seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sportainment Telkom, Kota Bandung, Rabu 14 Mei 2025 kemarin. Dalam kunjungan lansgung itu melihat seleksi PPPK bukan hanya sekadar ujian tertulis, namun langkah awal menuju pengabdian sebagai aparatur negara yang profesional dan berkomitmen dalam pelayanan publik.
Anggota komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, saat berdialog dengan peserta anggota dewan juga mendorong tetap percaya diri dan penuh semangat. “Apa yang kalian lakukan hari ini mencerminkan dedikasi, kerja keras, dan niat tulus untuk berkontribusi bagi negara,” ujar anggota komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, kepada peserta seleksi.
Wahyudin yang akrab disapa Goyud sekaligus Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di komisi II itu menyoroti sisi transparansi mekanisme proses seleksi PPPK yang menunjukkan perkembangan signgfikan. Hal itu dibuktikan soal disusun oleh para ahli dan hasilnya dapat dipantau secara real-time, yang menjamin proses seleksi berlangsung secara akuntabel.
“Kepercayaan terhadap BKN pun terus meningkat, bahkan TNI kini menyerahkan proses seleksi calon prajuritnya kepada BKN,” ujar Goyud menambahkan.
Goyud menyatakan komisi II DPR RI berkomitmen memastikan seluruh tahapan seleksi PPPK berjalan objektif, bebas dari intervensi, dan berlandaskan prinsip meritokrasi.
Tercatat DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati percepatan proses rekrutmen ASN dengan target penyelesaian seleksi CPNS ditetapkan maksimal Juni 2025. Sedangkan PPPK ditargetkan rampung paling lambat Oktober 2025, tergantung kesiapan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia juga mengapresiasi BKN Regional III Bandung terkait pelaksanaan seleksi yang berlangsung tertib dan profesional. “Mulai dari proses registrasi hingga pelaksanaan ujian, semua berjalan dengan baik dan efisien,” katanya.
Kehadiran Goyud dan anggota komisi II DPR RI sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun sistem rekrutmen ASN yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. (*)
