Pemprov DKI Berencana Lanjutkan Normalisasi Ciliwung Mulai Juni 2025
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung pada Juni 2025 sebagai upaya untuk mengurangi potensi banjir di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan, sungai tersebut berkontribusi sekitar 40 persen terhadap masalah banjir yang terjadi di Jakarta selama ini.
"Pada Juni mendatang, kami akan kembali melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir di Jakarta," ujar Pramono dalam keterangannya, Rabu, 14 Mei 2025.
Pramono pun berharap, normalisasi sungai ini dapat memberikan solusi yang lebih permanen terhadap banjir yang kerap melanda Jakarta, terutama ketika musim hujan tiba.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penanganan masalah lain seperti kemacetan, polusi udara, dan sampah di kota ini, yang akan ditangani secara bertahap.
"Pemprov DKI berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga Jakarta," tandasnya.
Seperti diketahui, proyek normalisasi Sungai Ciliwung telah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta. Dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo, program ini bertujuan untuk mengendalikan aliran sungai dan mengurangi potensi banjir yang sering terjadi di Jakarta.
Namun, kendati sudah berjalan cukup lama, proyek ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dengan pembebasan lahan.
Adapun hambatan utama yang dihadapi dalam proses normalisasi ialah penolakan dari warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Banyak dari mereka yang merasa terdampak oleh rencana penertiban dan pembebasan lahan, yang berujung pada perlawanan terhadap program tersebut.
Sebagai bagian dari tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, penertiban bangunan liar dan proses pembebasan lahan menjadi pekerjaan yang cukup rumit.
Sementara itu, di sisi lain, pelaksanaan pekerjaan fisik normalisasi sungai dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
