Asal Sesuai Aturan, Pemerintah Hormati Kebijakan Siswa Nakal Dibina di Barak Militer
SinPo.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan alias Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah pusat menghormati kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membina siswa nakal ke barak militer, sepanjang tidak melanggar aturan, hak-hak anak, serta disetujui wali murid. Karena, dalam sistem pendidikan Indonesia, sebuah kebijakan memang telah didesentralisasi ke daerah.
"Itu sudah menjadi kewenangan kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi kalau ada kebijakan baru, kita lihat dulu pelaksanaannya. Apakah hak anak-anak terpenuhi, apakah pembinaannya benar, dan apakah ada pelanggaran?" kata Hasan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Mei 2025.
Hasan menyampaikan, pihaknya sejauh ini sudah mendengar informasi terkait pelaksanaan pendidikan di barak militer ala Dedi Mulyadi tersebut. Dan, pembinaan itu dilaksanakan atas izin orang tua murid.
Kendati demikian, menurut Hasan, pemerintah akan mengkaji program tersebut untuk melihat pelaksanaan, serta dampaknya terhadap pelajar.
"Saya belum mengetahui detailnya seperti apa. Jadi harus dicek dulu. Sepanjang tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar prinsip-prinsip dasar, maka inisiatif seperti itu akan kita periksa dan kaji. Tapi Pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah," ujarnya.
Di sisi lain, Hasan mengajak masyarakat untuk tidak langsung bersikap antipati terhadap inisiatif baru ini, melainkan mengkritisinya secara bersama-sama. Dengan cara, memantau pelaksanaan program tersebut.
"Lebih baik kita lihat ramai-ramai, kita kritisi ramai-ramai. Nanti kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu. Tapi jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif," tukasnya.
