Pemprov DKI: ERP Disiapkan Jadi Sumber Subsidi Transportasi Umum
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus menggodok kebijakan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) sebagai salah satu strategi mengurai kemacetan serta memperkuat ekosistem transportasi publik di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, seluruh pendapatan dari ERP akan dialokasikan khusus untuk mendanai subsidi layanan angkutan umum.
"ERP bukan sekadar alat pembatas kendaraan pribadi, tapi ini cara kita membiayai transportasi publik agar makin terjangkau," ujar Pramono kepada wartawan, Kamis, 24 April 2025.
Dia menyebutkan, dana dari ERP tidak akan masuk ke kas umum daerah untuk belanja lainnya.
“Kami ingin pastikan bahwa dana dari ERP kembali ke masyarakat dalam bentuk kemudahan akses transportasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan, kebijakan subsidi yang tengah dikaji akan mencakup 15 kategori masyarakat, termasuk kelompok rentan dan pekerja harian.
Dia menyebut bukan hanya Transjakarta yang akan mendapat dukungan, tapi juga moda Transjabodetabek yang menghubungkan wilayah-wilayah penyangga Jakarta.
"Kami ingin saudara-saudara kita dari Bekasi, Depok, atau Tangerang juga merasakan manfaat kebijakan ini," jelas Pramono.
Pramono menambahkan, ERP sendiri rencananya akan diterapkan di beberapa ruas jalan protokol yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan, dengan waktu operasional tertentu. Menurutnya, sistem ini akan mengenakan tarif elektronik bagi kendaraan pribadi yang melintas.
"Pemprov Jakarta saat ini masih menyiapkan skema teknologi dan regulasi untuk implementasi ERP secara penuh, termasuk integrasi dengan sistem pembayaran transportasi publik," tandasnya.
