Andre Minta Penjelasan PJT Soal Aset dan Terobosan Wujudkan Swasembada Pangan

Laporan: Juven Martua Sitompul
Rabu, 23 April 2025 | 20:45 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Perum Jasa Tirta (PJT) II menyampaikan laporan tertulis terkait data aset-aset yang disewakan. Khususnya, penyewaan aset yang diduga sebagai penyebab banjir di Jabodetabek.

Permintaan itu disampaikan Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PJT I dan PJT II. Rapat beragendakan evaluasi hingga penyampaian rencana kerja atau roadmap korporasi untuk Tahun 2025.

"Jadi, betul yang disampaikan Mbak Rieke (Rieke Diah Pitaloka) itu bahwa saya minta berarti ke PJT II ya Pak, berikan data ke kami aset yang disewakan oleh pihak PJT II itu, sepanjang aliran sungai itu mana, itu penting Pak. Karena salah satu penyebab banjir di Bekasi itu karena dugaan kami ada oknum PJT II yang menyewakan sampai terjadinya pembangunan ruko di aliran sungai di Bekasi," kata Andre dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menekankan laporan detail dari PJT II penting agar kejadian serupa tidak terulang.  Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan agar penyewaan aset tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti macetnya aliran sungai.

"Kita minta laporan tertulis soal itu. Supaya tidak ada kejadian yang lain. Bapak cari duit kan banyak yang lain, jangan sampai aset Bapak sewain sampai menyebabkan aliran sungai enggak lancar," kata Andre.

"Bapak yang seharusnya membantu pemerintah mengatasi banjir malah jadi Bapak yang menyebabkan kebanjiran di Bekasi, ini penting," timpalnya.

Selanjutnya, Ketua DPD Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) itu mengingatkan kembali kepada PJT I dan PJT II bahwa salah satu target dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ialah swasembada pangan.

Andre bahkan mengungkapkan pemerintahan Prabowo tidak main-main dalam merealisasikan swasembada pangan yang menjadi program prioritas tersebut. Keseriusan pemerintahan Prabowo dibuktikan dengan berhasil menyerap 1,5 juta ton gabah dari petani Tanah Air dalam 6 bulan kepemimpinannya.

"Bahkan laporan dari Menko Pangan dan Menteri Pertanian kita sudah surplus beras. Di saat kita rapat hari ini, Presiden Prabowo lagi pidato di Sumatra Selatan (Sumsel), bicara kita surplus beras dan kita akan membantu negara sahabat yang kekurang beras, berarti kita melakukan ekspor beras, ini prestasi, 6 bulan memimpin Indonesia bisa swasembada pangan, khusus beras, dengan harga gabah Rp6500 dan membantu petani," kata Andre.

Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini mengatakan bila di era pemerintahan Presiden Prabowo, petani sangat diuntungkan sekalipun hal itu tidak pernah terkspose di media sosial. "Pemerintah menjamin harga gabah sampai Rp6500, dan itu sudah terlaksana 1,5 juta ton. Berapa ratus ribu petani tertolong," katanya.

Di sisi lain, Andre tak menampikan adanya peran dari banyak pihak dalam mewujudkan swasembada pangan tersebut. Dia mencontohkan peran dari Kementan, Kementerian PU hingga PLN yang menyiapkan pompa pompa untuk petani agar pengairan sawah di Jawa berhasil.

"Dan alhamdulilah berhasil di 6 bulan pertama era Presiden Prabowo ini produksi meningkat. Kalau Bapak cek di data BPS itu, di periode yang sama produksi meningkat 26 persen lebih dari periode sebelumnya," kata Andre.

"Bahkan saya baca data yang baru cadangan beras di Bulog itu mencapai 3,3 juta ton, di akhir Mei ini targetnya 4 juta ton, ini sejarah baru sejak Indonesia merdeka, cadangan beras pemerintah terbedar dan terbanyak di Indonesia, ini baru jaman Pak Prabowo loh," timpalnya.

Okeh karenanya, Andre meminta PJT I dan PJT II memberikan catatan tertulis secara konkret kepada Komisi VI DPR RI terkait terobosan dari masing-masing korporasi dalam membantu pemerintah merealisasikan program swasembada pangan tersebut.

"Nah saya ingin, PJT 1 PJT 2 berkontribusi di sini, Bapak bikin laporan tertulis ke kami, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk mendukung gerak cepat pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi pangan di Indonesia, itu yang saya inginkan Pak. Insyaallah 2025 kita bisa bantu negara negara sahabat kita yang kesulitan dan tidak bisa memenuhi stok pangan mereka," kata Andre.

"Jadi saya mohon, Bapak bikin tertulis 2 hal, tadi soal aset-aset yang menyebabkan banjir Jabodetabek, yang kedua, apa langkah konkret PJT 1 PJT 2 untuk mendukung gerak cepat pemerintah Presiden Prabowo untun swasembada pangan, dan ini sudah terwujud, dalam 6 bulan pemerintahan Prabowo sudah ada kepastian kita berswasembada beras," timpal Andre.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI