HIPMI Prihatin Dugaan Pungli Program MBG: UMKM Jangan Jadi Korban
SinPo.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengaku prihatin atas dugaan pungutan liar (pungli) dan keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di wilayah Kalibata. Program MBG yang merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto, harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif.
"Ini program strategis Presiden. Segala bentuk pungli adalah tindakan kriminal yang mencoreng nama baik negara dan harus ditindak tegas. Jangan sampai UMKM dikorbankan karena kelalaian atau permainan oknum," kata Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, di Jakarta, Sabtu, 19 April 2025.
Karena itu, HIPMI menekankan pentingnya perlindungan terhadap citra Presiden dan arah strategis Program MBG. Hal ini sebagai upaya menjaga kredibilitas dan keberhasilan program.
"Program ini tidak boleh menjadi ruang penyimpangan, melainkan harus menjadi simbol hadirnya negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pungli harus segera dilakukan, agar tidak mencederai tujuan utama dari program ini, " ujarnya.
HIPMI juga mendorong penguatan profesionalisme di kalangan mitra pelaksana program. Pelibatan yayasan atau lembaga mitra harus mengikuti standar operasional yang sepadan dengan proyek-proyek nasional.
Selain itu, HIPMI mengusulkan agar audit internal maupun eksternal diberlakukan secara berkala untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Kemudian, dukungan terhadap UMKM sebagai pelaksana dapur MBG harus bersifat konkret. Kelangsungan operasional mereka sangat bergantung pada jaminan arus kas yang stabil dan pembayaran yang tepat waktu.
"Tanpa dukungan sistemik, UMKM berpotensi mengalami tekanan finansial yang dapat mengganggu keberlanjutan program," ucapnya.
Sebagai bagian dari solusi, HIPMI merekomendasikan beberapa langkah, diantaranya mendorong penggunaan sistem digital seperti dashboard real-time untuk memantau logistik, status pembayaran, dan kinerja layanan. Sistem e-invoicing dan kontrak digital juga perlu diterapkan agar proses pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.
"Berikutnya, HIPMI mengusulkan agar bank-bank Himbara dan BPR lokal terlibat dalam penyaluran kredit mikro dengan skema khusus MBG. Selain itu, lembaga seperti LPDB-KUMKM dan institusi keuangan milik negara dapat menyediakan dana bergulir tanpa agunan besar bagi vendor kecil," kata Angga.
Menurut Anggawira, HIPMI siap mendampingi melalui program inkubator UMKM MBG untuk membantu validasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas manajerial keuangan. Selanjutnya, HIPMI mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan unsur masyarakat sipil guna memastikan pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.
Dalam hal ini, HIPMI menyatakan kesiapan untuk duduk bersama sebagai mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.
"HIPMI siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan MBG yang profesional, bersih, dan berdampak luas. Kami percaya bahwa dengan sistem yang kuat dan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM bisa menjadi tulang punggung keberhasilan program ini," pungkas Anggawira.
Sebelumnya, mitra dapur umum SPPG makanan bergizi di Kalibata, Jakarta Selatan, dikabarkan belum mendapatkan haknya dari Yayasan MBN sejak Februari 2025. Karena, mitra dapur umum penyedia MBG, bernama Ira Mesra Destiawati mengaku belum menerima anggaran dari Yayasan MBN. Akibatnya, dapur umum yang dikelolanya sempat terhenti menyediakan MBG.
"Klien kami tidak mendapatkan dana sepeserpun atas kerjasama yang dilakukan. Kami mendesak Yayasan MBN untuk segera mambayarkan hak mitra dapur Kalibata yang didzolimi," kata kuasa hukum Ira Mesra, Harly Dadan.
Harly mengatakan, kliennya bekerja sama dengan Pihak Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari-Maret 2025. Dapur umum milik Ira yang berlokasi di Kalibata sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi MBG, yang terbagi dalam dua tahap, yakni pada Februari dan Maret 2025.
Dia merincikan, total kerugian kliennya mencapai Rp 975.375.000. Untuk itu, ia meminta Pemerintah menyikapi permasalahan tersebut.
"Baru dua tahap saja sudah seperti ini berarti sudah harus ada pembetulan-pembetulan dalam pelaksanaan MBG supaya kedepanan tidak lagi seperti ini," kata Harly.
