Napi Dugem di Pekanbaru, DPR: Peta Jalan Pemasyarakatan Harus Dievaluasi
SinPo.id - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti berulangnya kehebohan akibat perilaku tidak patut warga binaan di lembaga pemasyarakatan, seperti melakukan pesta atau dugem. Menurutnya, peta jalan pemasyarakatan harus segera dievaluasi.
Pasalnya, belum lama ini keriuhan terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, dimana sebanyak 14 orang narapidana di Rutan Pekanbaru, Riau, terlibat dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba. Bahkan videonya viral di media sosial.
Peristiwa tersebut juga mirip dengan apa yang terjadi di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, akhir tahun lalu.
“DPR tentu mengapresiasi tindakan cepat dan terukur yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru,” kata Willy, dalam keterangan persnya, Kamis, 17 April 2025.
“Namun ini tidak boleh berhenti di sana. Perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif atas pengelolaan Rutan. Komisi XIII akan segera panggil jajaran kementerian untuk mengkoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini,” imbuhnya.
Ia menegaskan, permasalahan yang terjadi di lapas menurutnya perlu diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di Indonesia dapat terwujud. Sementara evaluasi pengelolaan lapas maupun rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.
Terlebih permasalahan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini cukup kompleks dan perlu melibatkan berbagai perspektif agar bisa ditemukan akar masalahnya. Karena berulangnya peristiwa yang terjadi tidak bisa hanya dilihat dari sisi kelalaian pengelola lapas.
“Kita perlu temukan akar masalahnya beyond mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan,” tegasnya.
“Kalau memang terjadi transaksi pelonggaran aturan, itu perlu diperiksa apakah sudah memadai kesejahteraan pengelola lapas. Kalau memang warga binaan sampai merasa perlu dugem dan konsumsi narkoba bagaimana asasement psikologis terhadap mereka? Jadi banyak hal yang perlu diperiksa,” kata Willy.
Oleh karena itu, pihaknya akan segera bertemu dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar perbaikan lapas dapat segera terwujud, dan ia yakin Menteri Imipas Agus Andrianto mampu memperbaiki persoalan tersebut bekerja sama dengan DPR.
“Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan,” tandasnya.
