Pimpinan MPR Minta Kebijakan SPMB 2025 Dipahami Semua Pihak
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) berharap kebijakan baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 harus benar-benar dipahami semua pihak. Sosialisasi yang masif penting demi mempermudah akses layanan pendidikan kepada masyarakat di tahun ajaran baru.
"Menjelang Tahun Ajaran Baru 2025-2026, kami berharap masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya memahami dengan baik sejumlah aturan pada SPMB 2025 yang akan diterapkan pada Mei mendatang," kata Rerie dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengumumkan berbagai perubahan dalam sistem penerimaan murid tahun 2025. Selain perubahan nama dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi SPMB, penerimaan murid baru pada tahun ini berdasarkan sistem domisili, bukan zonasi.
Selain itu, kuota untuk jalur prestasi dan afirmasi juga ditingkatkan. Perubahan kebijakan lainnya, yaitu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Sejumlah perubahan kebijakan tersebut harus benar-benar dipahami oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah sebagai pelaksana di lapangan," kata Rerie.
Rerie yang juga Komisi X DPR RI mendorong agar pelaksanaan SPMB 2025 dipersiapkan dengan baik. Sehingga, permasalahan yang terjadi pada masa penerimaan murid baru sebelumnya tidak terulang.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu berharap sejumlah potensi kendala dalam pelaksanaan SPMB 2025 dapat segera dicarikan solusinya agar memperlancar pelaksanaan penerimaan murid baru di setiap daerah.
Sebagai legislator yang membidangi urusan pendidikan, dia mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat dalam mewujudkan kemudahan akses layanan pendidikan bagi setiap anak bangsa.
Di sisi lain, Rerie meminta pemerintah daerah untuk menyosialisasikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025 secara masif guna menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.
"Saya kira pemerintah daerah harus proaktif menyosialisasikan SPMB yang baru agar para orang tua murid memahami proses tahapan yang harus dilalui dalam mendaftarkan putra-putri mereka ke sekolah di tahun ajaran baru mendatang," kata dia.
Rerie mendorong agar pemda segera menetapkan sejumlah persyaratan dari setiap jalur SPMB sehingga para wali murid dan calon murid baru dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Syarat tersebut wajib diterapkan secara transparan.
