HIPMI Sambut Baik Keputusan Prabowo Hapus Kuota Impor

SinPo.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung penuh  kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang memerintahkan penghapusan sistem kuota impor bagi komoditas pangan penting, seperti daging dan produk hortikultura. Karena, penghapusan kuota impor adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap dunia usaha dan masyarakat luas.

"Kami di HIPMI menyambut baik langkah tegas ini sebagai reformasi besar dalam tata kelola impor nasional," ujar Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira di Jakarta, Kamis, 10 April 2025. 

Anggawira menilai, kebijakan Prabowo itu merupakan langkah strategis mendorong efisiensi distribusi pangan nasional serta meningkatkan iklim usaha yang sehat dan terbuka. Kebijakan tersebut juga sangat progresif dan dibutuhkan.

"Dunia usaha selama ini menghadapi ketidakpastian dalam proses perizinan impor, bahkan dalam banyak kasus izin tersebut diperjualbelikan. Ini menghambat suplai bahan pangan dan merugikan masyarakat," ucapnya. 

Anggawira menekankan, impor bukan semata-mata menjadi ancaman bagi produksi dalam negeri, tetapi justru solusi praktis untuk menjawab keterbatasan produksi domestik yang masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural, seperti produktivitas rendah, alih fungsi lahan, hingga tingginya biaya produksi pertanian.

HIPMI juga mendukung arahan Presiden untuk menghapus regulasi teknis (Pertek) yang kerap kali menjadi hambatan administratif berlebihan dalam proses impor.

"Kami sangat setuju dengan arahan Presiden bahwa peraturan teknis tidak boleh lebih galak dari Keputusan Presiden. Pertek justru kerap menambah beban birokrasi yang menyulitkan pelaku usaha. Ke depan, proses perizinan impor harus satu pintu, transparan, dan adil,” tegasnya.

Dengan adanya penghapusan kuota dan deregulasi teknis yang disampaikan langsung oleh Presiden, HIPMI berharap pelaku usaha dapat lebih berperan aktif dalam menjaga stabilitas pangan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada praktik monopoli atau pembatasan yang tidak adil terhadap pelaku usaha dalam urusan impor.

"Saya kasih perintah hilangkan kebijakan kuota-kuota impor, utamanya untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan. Bebas," ujar Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi. 

"Nggak usah ada kuota, kuota, kuota. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor. Jangan bikin kuota hanya untuk perusahaan ABC saja. Udahlah, jangan pakai praktik itu lagi," tegas Prabowo.