Airlangga: Negara-negara ASEAN Sepakat Pilih Negosiasi Hadapi Tarif Trump
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memilih jalur negosiasi, bukan langkah retalisasi atau tarif balasan, menyikapi kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS). Hal ini sejalan dengan sikap mayoritas negara-negara ASEAN
"ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil angka retaliasi," kata Airlangga dalam konferensi pers usai pertemuan dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan asosiasi pengusaha, Senin, 7 April 2025.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu.
Kemudian ada juga perwakilan American Chamber of Commerce (AMCAM) atau Kamar Dagang Amerika Serikat, US-ASEAN Business Council, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia. Serta sekitar 100 pengusaha yang hadir secara langsung maupun online.
Airlangga menerangkan, negosiasi negara-negara ASEAN, akan diinisiasi dan didorong oleh Indonesia dan Malaysia, selaku ketua ASEAN 2025. Negosiasi ini rencananya diawali dengan menyatukan sikap atau pengalibrasian dari masing-masing Menteri Perdagangan (Mendag) pada 10 April 2025 mendatang.
Menurut Airlangga, diplomat Indonesia juga telah menjalin komunikasi dengan U.S Trade Representative (USTR). Kini, USTR tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia.
Selain itu, Indonesia turut mendorong pembentukan kesepakatan lewat mekanisme Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). TIFA merupakan perjanjian kerangka kerja perdagangan dan investasi yang digunakan oleh AS untuk berdialog dan bernegosiasi dengan ASEAN.
"Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA (Trade and Investment Framework Agreement). Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," ujar Airlangga.
