Dasco Soal Usulan Hapus SKCK: Kita Lihat Mana yang Lebih Bermanfaat

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Dasco mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan untuk menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Terpenting, usulan penghapusan SKCK harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Nah nanti kita akan lihat mana yang lebih bermanfaat," kata Dasco usai open house di kediaman Menko Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jalan Nusa Indah Raya, Cipinang, Jakarta, Senin, 31 Maret 2025.

Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra itu menyatakan terdapat pro dan kontra dalam usulan tersebut.

"Ya itu ada beberapa pertimbangan, ada yang pro dan kontra kan," katanya.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka mengusulkan agar SKCK dihapus lantaran dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri.

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

"Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM," ucapnya.