Dave Laksono: Penolakan UU TNI karena Belum Memahami Substansi
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai adanya aksi penolakan terhadap Undang-Undang (UU) TNI yang sudah disetujui oleh Legislatif karena para pengunjuk rasa belum memahami isi substansi dari perubahan payung hukum Militer Indonesia tersebut.
Menurut dia, ada sejumlah tafsir pribadi yang terus berkembang hingga meyakini hal tersebut padahal tidak benar. Dia menegaskan bahwa UU TNI justru membatasi prajurit dalam mengisi jabatan sipil.
"Ini saya melihatnya ada hambatan komunikasi, isinya gimana, draf akhirnya belum diterima," kata Dave dalam keterangannya, Jakarta, Kamis, 27 Maret 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan bahwa UU tersebut hanya menambahkan jabatan sipil yang sebenarnya saat ini sudah diisi oleh TNI aktif, di antaranya BNPT, BNPB, hingga BNPP.
"Dengan begitu ada 14 jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif, di luar itu maka TNI aktif harus mundur atau pensiun," ujarnya.
Selain itu, Dave segera berkoordinasi dengan pihak kesekretariatan DPR RI untuk mengatasi masalah draf UU TNI baru yang belum diunggah ke laman resmi DPR.
Menurut dia, draf tersebut seharusnya sudah harus bisa dilihat di laman DPR RI. "Kalau dikhawatirkan TNI over ke ranah sipil, ranah penegakan hukum, ke kepolisian, itu dipastikan tidak ada," kata Dave.
Mengenai penambahan usia dinas atau perpanjangan batas pensiun, kata dia, hal itu diubah agar Presiden tidak sering mengganti personel TNI yang berpangkat bintang empat.
Menurut dia, akhir-akhir ini ada beberapa perwira TNI yang berpangkat bintang empat hanya berdinas selama satu tahun. Padahal, kata dia, perwira tersebut masih memiliki tugas yang belum terselesaikan.
"Tertentu bintang empat itu hanya satu tahun sudah harus pensiun maka Presiden harus cari lagi, harus adjust lagi, harus ganti, padahal tugas sudah cocok dan tugas masih banyak," katanya.
