Dugaan Korupsi di Banggai, KIM-Indonesia Minta KPK Turun Tangan

SinPo.id -  Komite Independen Mahasiswa Indonesia (KIM-Indonesia) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Mereka menyampaikan permintaan tersebut lewat aksi yang digelar di depan Gedung KPK, Jakarta pada Jumat, 21 Maret 2025.

Koordinator Lapangan Aksi, Ubay membeberkan dugaan korupsi yang disampaikan pihaknya melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bupati dan Wakil Bupati hingga 24 camat di Kabupaten Banggai

"Mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Amirudin dan Furqanuddin dan kroni-kroninya 24 Camat," ujar Ubay di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

Lebih jauh desakan tersebut merupakan tanggapan massa atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit belanja daerah Kabupaten Banggai tahun 2024.

Dalam audit tersebut, BPK menemukan masalah yang diduga adanya praktek melawan hukum atau rasuah yang dilakukan secara kolektif oleh Bupati dan Wakil Bupati serta 24 Camat di Kabupaten Banggai dengan Total Plafon Anggaran sebesar Rp123.853.529.729,-

Adapun temuan BPK tersebut atas pelimpahan kewenangan Bupati Banggai kepada 24 Camat yang terdapat ketidaksesuain administrasi dan penyimpangan pengadaan barang yang pengelolaannya diduga merugikan keuangan negara/daerah.

"Bupati Banggai, telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang memerintahkan 24 Camat untuk membelanjakan dana Rp5 Milliar bersumber dari APBD yang terindikasi kuat adanya praktek rasuah didalamnya," kata Ubay.

KPK pun diharapkan bisa segera bertindak, mengingat masyarakat Kabupaten Banggai ingin daerahnya segera bebas dari tindakaj korupsi.

"Apabila tuntutan ini tidak diindahkan maka kami akan datang dengan akumulasi masa lebih banyak dan boikot KPK," tegas dia.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait termasuk Pemkab Banggai belum memberi pernyataan resmi atas pernyataan massa aksi di KPK tersebut. 

Tanggapan Pemkab Banggai pun akan dimuat dan ditautkan dengan berita ini sebagai hak jawab.