Kementerian PU Sepakat Bangun Dapur MBG, Dananya dari BUMN Karya
SinPo.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dimana, Kementerian PU menyediakan lahan untuk dibangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan dana melalui skema Corporate, Social, and Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya.
"Kesepakatan dan perjanjian ini juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah," ujar Menteri PU, Dody Hanggodo usai MoU dengan BGN di Kantor Kemnterian PU, Jakarta Selatan, Sabtu, 22 Maret 2025.
Dody menjelaskan, pada tahap awal, PU telah memilih tiga lokasi, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk akan membangun SPPG di Banjar, PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya (Persero) di Jambi, dengan satu unit dapur membutuhkan dana sekitar Rp4,5 miliar.
Dody menjelaskan, SPPG itu nanti berperan sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat khususnya anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Dapur SPPG tersebut dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan 900m2 yang akan mencakup bangunan dapur seluas 300 m2 dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran desain dapur, bakal disesuaikan dengan standar yang ditetapkan BGN.
Kemudian, dukungan utama Kementeri PU berupa air bersih, sanitasi, IPAL, sumur bor, termasuk peralatan dapur. Saat ini, lanjut Dody, tercatat 41 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai Sekolah Yayasan Pendidikan Putra yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG yaitu di Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, kerja sama ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur SPPG berlangsung dengan cepat. Sebab, SPPG memiliki peran krusial dalam percepatan pemenuhan gizi penerima manfaat secara nasional.
"Tiga kunci dalam program MBG adalah anggaran, SDM dan infrastruktur. Kami datang ke PU terkait bagaimana agar pengembangan pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat," kata Dadan.
Dikatakan Dadan, saat ini BGN telah memiliki setidaknya 1.050 SPPG dengan 100 persen mitra dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
"Alhamdulillah sementara ini kita sudah memiliki 1.050 SPPG (sampai) akhir minggu ini, dan itu seluruhnya 100 persen kontribusi dari kemitraan," kata Dadan.
