AHY: Pemerintah Libatkan Swasta dalam Pembangunan Giant Sea Wall
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan terus mematangkan konsep pembangunan tanggul laut atau giant sea wall untuk mengatasi berbagai persoalan jangka panjang, seperti banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence). Termasuk membahas perencanaan skema pendanaan inovatif yang kemungkinan melibatkan semua pihak, baik swasta dalam maupun luar negeri.
"Perencanaannya harus benar-benar matang, terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak. Ini adalah upaya pemerintah bekerja sama dengan semua stakeholder, termasuk kita juga membicarakan skemanya seperti apa. Skema kerja samanya, pembiayaanya agar mencukupi. Karena kita tahu diprediksi ini memakan anggaran yang tidak kecil," kata AHY usai Rakor Pembentukan Satgas Pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.
Namun, AHY mengingatkan akan pesan Presiden Prabowo Subianto agar tidak memikirkan mengenai pendanaan yang besar tersebut, tetapi prioritaskan keselamatan manusia dan lingkungan hidup. Kemudian, baru dicari solusi untuk anggarannya, dengan melibatkan sema stakeholder.
"Pak Presiden juga mengatakan jangan berpikir itu (anggaran), tapi kita berpikir penyelamatan manusianya, menyelamatkan lingkungan hidup kita. Setelah itu kita cari sumber penganggarannya, baik kemandirian dalam negeri maupun dari dunia usaha pihak swasta dalam maupun luar negeri, " ucapnya.
AHY menerangkan, sejarah perencanaan proyek ini telah berlangsung lama, dimulai sejak kajian awal pada 2008, feasibility study pada 2014, hingga penyusunan master plan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) yang melibatkan kerja sama dengan Belanda dan Korea pada 2016.
Pada 2024, Presiden memberikan mandat percepatan pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari strategi ketahanan pesisir.
"Ini akan terus kita bahas, kita matangkan dan sempurnakan. Desainnya sudah terus kita perbaiki sehingga mudah-mudahan kita akan mendapatkan keputusan sehingga bisa segera dijalankan," kata AHY.
Selain membangun tanggul, sambung AHY, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan air tanah agar eksploitasi berlebihan dapat dikendalikan. Untuk itu, pemerintah tengah memperkuat suplai air untuk Jabodetabek melalui Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian di Banten.
Jika langkah-langkah ini tidak cukup, maka pembangunan tanggul laut menjadi opsi yang harus dipertimbangkan lebih serius.
"Pembangunan tanggul laut raksasa ini harus diperhitungkan dengan baik agar benar-benar menyelesaikan masalah tanpa merusak ekologi secara berlebihan dan tetap memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di pesisir utara. Jadi ini semangat ," tukas AHY.
