Baru Terealisasi Dua Persen, Pemda Diminta Percepat Penyaluran THR
SinPo.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mempercepat penyaluran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN). Karena, Pemda baru merealisasikan Rp242,19 miliar THR kepada 44.532 pegawai.
"Untuk ASN daerah telah termonitor realisasi pembayaran THR pada 11 Pemda dari 542 Pemda. Jadi memang baru 2 persen realisasinya," kata Menkeu di Jakarta, ditulis Rabu, 19 Maret 2025.
Menkeu menyampaikan, penyebab rendahnya realisasi penyaluran THR Pemda, karena memang perlu beberapa langkah yang harus segera diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah (Perda). Kemudian baru bisa merealisasikan penyaluran THR.
"Jadi, ini masalah proses. Kami harapkan bisa segera direalisasi pada minggu ini," tuturnya.
Adapun realisasi THR untuk lingkup ASN pusat tercatat telah mencapai 94,73 persen per 18 Maret 2025, dengan penyaluran Rp11,57 triliun. Dimana, sebanyak 95 kementerian/lembaga (K/L) yang sudah melaksanakan pembayaran THR. Artinya, realisasi hampir mencapai 100 persen.
"Jumlah penerima THR 1,91 juta personel. Ini artinya, kami telah merealisasi 94,73 persen dari target 2,02 juta personel," kata Menkeu.
Rinciannya, THR PNS pusat Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai, THR pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), realisasinya sebesar Rp377,37 miliar untuk 98,84 ribu pegawai. Kemudian, Polri terealisasi Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu personel, TNI terealisasi Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu personel.
Sedangkan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN), pembayarannya mencapai Rp489,93 miliar untuk 146,39 pegawai, satuan kerja (satker) yang sudah membayarkan THR mencapai 8.826 atau 99,71 persen dari total 8.852 satker.
Adapun realisasi THR pensiunan telah tersalur Rp11,57 triliun kepada 3,58 pensiunan atau setara 98,18 persen. Rinciannya melalui PT Taspen sebesar Rp10,19 triliun kepada 3,09 juta pensiunan, PT Asabri sebesar Rp1,38 miliar untuk 481,86 ribu pensiunan.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025. Kebutuhan THR diperkirakan sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.
Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Berikutnya, kebutuhan untuk ASN daerah sekitar Rp19,3 triliun.
