Ada 1,7 Juta Permintaan Pekerja di Luar Negeri, Karding Minta Pemda NTT Bantu Pelatihan
SinPo.id - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menerima audiensi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama sejumlah Wali Kota/dan Bupati. Pertemuan tersebut membahas mengenai peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, ada 1,7 juta permintaan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia. Karenanya, diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) NTT bisa membantu dalam hal pelatihan kerja.
"Jadi kalau NTT mau menyiapkan pelatihan yang bagus, kemudian dari awal kita sudah meminatkan sejak SMA ini, dan kami akan sambungkan sama Pemda, kita sambungkan bersama. Berangkatnya nanti kita latih, dari Pemda membuat BLK (Balai Latihan Kerja) atau investasi dari swasta, kita sambungkan dengan perusahaan penempatan yang track record-nya bagus. Setelah berangkat remitansinya kita urus Pak, ada pemasukan untuk negara," kata Karding di Kantor K2PMI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin, 17 Maret 2025.
Hal itu, lanjut Karding, dilakukan untuk mengurangi pekerja migran Indonesia yang low skill. Sebab, rata-rata tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri masih di sektor domestik.
"Kami ingin satu mengurangi yang berangkat ini yang low skill, karena profiling tenaga kerja luar negeri ini memang 80 persen masih domestic worker. Artinya orang yg bekerja di lingkungan rumah tangga, caregiver, asisten rumah tangga, bersih-bersih taman, dan lulusannya SD, SMP, sebagian besar," ungkap Karding.
Sedangkan Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani meminta Kepala Daerah se-NTT mengingatkan warganya untuk bekerja di luar negeri secara prosedural. Adapun jalur prosedural bisa ditempuh melalui sekolah-sekolah vokasi agar calon pekerja migran siap bekerja.
Misalnya, sekolah perikanan atau politeknik pariwisata yang bisa menjadi wadah menyiapkan putra-putri dari NTT menjadi calon pekerja migran Indonesia siap kerja.
"Gubernur dan kepala daerah se-NTT bisa bantu menyampaikan informasi kepada anak-anak kita agar mereka yang punya niat bekerja di luar negeri memilih lahan pekerjaan dengan permintaan dan pendapatan yang bagus," katanya.
Christina menambahkan, KP2MI siap memberikan informasi soal peluang penempatan pekerja migran di luar negeri.
"Nanti negara-negara mana saja yang memerlukan penempatan pekerja migran, bisa kita share," imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, kehadirannya bersama seluruh bupati dan wali kota untuk mendiskusikan dan mendorong agar pekerja migran asal NTT bekerja secara prosedural di luar negeri.
"Setelah pertemuan ini kami akan menyiapkan calon pekerja migran dari NTT untuk bisa ditempatkan di berbagai negara strategis melalui perusahaan penempatan legal," katanya.
Melki juga berharap dukungan dari jajaran KP2MI untuk membantu Pemprov NTT, tentunya sesuai Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
