Rosan Sebut Kementerian Bisa Ajukan Proyek ke Danantara, tapi Ada Syaratnya
SinPo.id - Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, Danantara terbuka pada semua proyek dan program yang diajukan oleh Kementerian/lembaga negara. Namun, tidak semua proyek langsung disetujui.
"Kita terbuka untuk semua kementerian, badan ataupun siapapun yang memiliki program, proyek yang diberikan kepada kami. Tentunya akan kami analisa secara baik, secara benar,," kata Rosan dalam keterangannya, Sabtu, 15 Maret 2025.
Menurut Rosan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara akan melakukan analisa setiap proyek terlebih dahulu. Apalagi, Danantara memiliki sejumlah kriteria sebelum memutuskan pendanaan. Salah satunya menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
"Kita di Danantara memiliki kriteria-kriteria dan parameter-parameter, kita terbuka atas semua masukan, tetapi kita akan tentu sesuai arahan Bapak Presiden RI harus dilakukan dengan kehati-hatian, secara transparan, tata kelola yang benar dan juga dilakukan analisa, due diligence dan sebagainya. Kita terbuka," katanya.
Diketahui, pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi dengan menyiapkan 21 proyek tahap pertama yang akan didanai dengan investasi US$ 40 miliar.
Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, beberapa proyek akan mendapatkan pendanaan melalui Danantara. Proyek-proyek ini bagian dari target hilirisasi senilai US$ 618 miliar pada 2025, mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, pemerintah akan membangun kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, serta proyek hilirisasi dimetil eter (DME) berbahan baku batu bara sebagai substitusi impor LPG.
Selain sektor energi, hilirisasi juga akan dilakukan pada komoditas lain seperti tembaga, nikel, bauksit hingga alumina, serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Namun, pendanaan proyek-proyek ini tidak sepenuhnya bergantung pada investasi asing. Misalnya, hilirisasi DME.
Negara, lewat kebijakan Presiden Prabowo Subianto, akan memanfaatkan sumber dalam negeri. Sedangkan, teknologinya akan memanfaatkan peran asing.
