Pemda Didorong Gandeng Swasta untuk Percepat Target Akses Air Minum Bersih
SinPo.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) bekerja sama dengan swasta untuk mencapai target 100 persen akses perpipaan air minum bersih pada 2045. Karena, cakupan akses perpipaan baru mencapai 19,67 persen pada 2024, sehingga masih terdapat gap 80,24 persen yang harus dikejar
"Kami mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperkuat kerja sama dengan swasta guna mempercepat pencapaian target 100 persen akses perpipaan pada 2045," ujar Dody di Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.
Menurut Dody, peningkatan akses air bersih yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sangat penting dilakukan.
Dody menjelaskan, untuk mendukung target tersebut, Kementerian PU mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Inpres ini menjadi landasan bagi Pemda guna meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air minum, termasuk mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum dalam kerja sama dengan swasta.
Adapun kerja sama dengan swasta dapat dilakukan melalui BUMD Air Minum yang memiliki kinerja sehat dan menerapkan tarif biaya pemulihan penuh (full cost recovery/FCR) selama tiga tahun berturut-turut.
Pada 2024 terdapat 258 BUMD Air Minum berkinerja sehat, 96 BUMD Air Minum berkinerja berkinerja kurang sehat dan 40 BUMD Air Minum berkinerja sakit.
Saat ini, dari 258 BUMD Air Minum berkinerja sehat, hanya 19 yang memenuhi kriteria untuk bekerja sama dengan swasta. Data ini dapat dilihat pada Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024 yang bisa diunduh di https://linktr.ee/bukukinerja.
Dody juga menekankan pentingnya perhatian kepala daerah terhadap penyesuaian tarif air minum agar lebih menarik bagi investor.
Selain itu, perlu ada intervensi dari pemerintah daerah terhadap 136 BUMD yang masih berkinerja kurang sehat atau sakit agar dapat beroperasi lebih optimal.
"Salah satu tujuan didirikannya BUMD adalah memberikan keuntungan. Jika masih kurang sehat atau sakit, sebaiknya ada langkah strategis dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya," tukas Dody.
