Menhan Pigai: Pemerintahan Prabowo Tak Mungkin Terapkan Militerisme seperti Orde Baru
SinPo.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menganggap, tudingan sejumlah pihak terkait Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan praktik militerisme seperti Orde Baru di pemerintahannya, merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Terlebih, Presiden Prabowo dipilih melalui proses demokrasi yang panjang.
"Kalau militerisasi, kembali seperti nuansa orde baru, saya katakan sangat tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai, ditulis Rabu, 12 Maret 2025.
Pigai mengingatkan, hampir sebagian jajaran Kabinet Merah Putih merupakan kalangan aktivis yang memperjuangkan reformasi. Artinya, Prabowo lebih memilih untuk menitipkan nasib bangsa ini kepada kepemimpinan sipil, bukan militer.
"Hampir lebih dari 30 persen wakil menteri adalah aktivis civil society yang pernah jatuh bangun membangun peradaban demokrasi dengan cara reformasi. Ada saya, Agus Jabo, Budiman Sudjatmiko, Nezar Patria, coba cek semua wamen adalah kelompok-kelompok civil society," tegas Pigai.
Selain itu, lanjut Pigai, pemerintahan Prabowo melalui misi Asta Cita juga turut mengedepankan demokrasi dan HAM. Dan, Indonesia merupakan satu dari empat negara di dunia yang mempunyai Kementerian HAM.
Oleh karenanya, tegas Pigai, sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia.
"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, juga nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," tukas Pigai.
