DPRD DKI Dorong Pemprov DKI Jakarta Gelar Bursa Kerja untuk Atasi PHK Massal

SinPo.id - Anggota DPRD DK, William Aditya Sarana, mendesak pemprov untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jakarta.
Menurut dia, salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan memperbanyak penyelenggaraan bursa kerja atau job fair di Jakarta.
“Kami sangat prihatin dengan tingginya angka PHK yang terjadi belakangan ini. Pemprov DKI Jakarta harus segera bergerak untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meningkatkan jumlah bursa kerja di seluruh wilayah Jakarta,” ujar William dalam keterangannya, Selasa, 11 Maret 2025.
Wiliam menuturkan, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan bahwa sebanyak 3.325 pekerja di seluruh Indonesia terkena PHK pada Januari 2025.
"Dari jumlah tersebut, sekitar 2.650 pekerja atau 79,7 persen di antaranya berasal dari DKI Jakarta, menjadikannya sebagai daerah dengan kasus PHK terbanyak," ungkap dia.
Dia menyampaikan, tingginya angka PHK ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi warga Jakarta dan ditambah dengan penurunan daya beli masyarakat, situasi ini semakin memperburuk perekonomian ibu kota.
“PHK yang terjadi pada masa-masa yang sulit ini tentu memberikan tekanan besar terhadap warga Jakarta, terutama dengan menurunnya daya beli dan semakin banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan. Pemprov DKI harus segera menanggapi dengan solusi yang nyata,” tuturnya.
Lebih jauh, William juga mengingatkan kembali tentang janji Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, yang berkomitmen untuk mengadakan bursa kerja di setiap kecamatan. Dia berharap janji tersebut segera direalisasikan.
“Pemprov DKI Jakarta harus segera merealisasikan janji untuk mengadakan job fair di setiap kecamatan. Ini penting untuk membantu para pekerja yang terdampak PHK dan menganggur untuk bisa bertemu dengan penyedia kerja yang mungkin membutuhkan keahlian mereka,” kata William.
Selain itu, dia juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terkena PHK agar mereka bisa melakukan transisi ke profesi lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Pemprov DKI juga bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kerja yang relevan dengan industri saat ini. Hal ini akan membantu para pekerja yang menganggur untuk lebih mudah beradaptasi dan mendapatkan pekerjaan baru,” tandasnya.