BKSAP DPR Ajak Parlemen Singapura Turut Aktif Dukung Perjuangan Palestina
SinPo.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengajak parlemen Singapura untuk turut aktif menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan diplomasinya ke Singapura.
’Palestina adalah masalah kemanusiaan yang hakiki. Kami sangat berharap agar Singapura juga menyuarakan hal ini demi kemerdekaan rakyat Palestina. Two state policy semoga secepatnya bisa direalisasikan," kata Mardani dalam keterangan persnya, dikutip Minggu 9 Maret 2025.
Selain tentang Palestina, banyak juga isu yang dibahas dalam pertemuan antar lembaga parlemen tersebut. Di antaranya tentang Rohingya dan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
BKSAP berharap parlemen Singapura turut membantu PMI untuk dilindungi secara legal konstitusional, mengingat jumlah PMI mencapai lebih dari 100 ribu orang.
Menanggapi kunjungan dan pembahasan dalam pertemuan tersebut, parlemen Singapura yang diwakilkan Patrick Tay, mengatakan persoalan Palestina juga menjadi kekhawatiran bagi mereka. Terlebih hampir seluruh rakyat Singapura prihatin dan ikut menyuarakan kemerdekaan Palestina.
’Palestina juga menjadi _concern_ kami. Tak hanya kalangan orang tua, anak-anak muda di sini juga prihatin atas kejadian di Palestina. Mereka mengamati melalui media sosial tentang genosida yang terjadi di sana," ungkapnya.
"Kami (Singapura) mendukung langkah progresif Indonesia sebagai pilar utama menyuarakan isu ini. Dan kami akan menjadi bagian mendukung di berbagai kesempatan, termasuk di acara AIPA nanti," kata Patrick menambahkan.
Sementara terkait dengan PMI, ia menyampaikan bahwa Singapura telah memberikan banyak asuransi dan perlindungan kepada pekerja asing, termasuk dari Indonesia.
‘’Jangankan melindungi mereka (PMI), bahkan warga negara kami sampai protes bahwa kami (pemerintah Singapura) dianggap lebih mementingkan warga asing daripada warganya sendiri. Hal ini berkaitan karena banyaknya asuransi dan perlindungan yang diberikan kepada PMI oleh pemerintah kami," tandasnya.
