Menteri PANRB: Pengangkatan CASN 2024 Serentak Perlu Waktu dan Proses Hati-hati

SinPo.id -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa penyelesaian pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 membutuhkan waktu lebih lama. Penundaan ini dilakukan agar proses pengangkatan dapat dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

"Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI pada rapat dengar pendapat, Rabu, 5 Maret 2025, yang lalu," jelas Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 7 Maret 2025.

Menurut Rini, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan data formasi, jabatan, dan penempatan yang memerlukan waktu tambahan. "Beberapa instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pengadaan CASN mereka," tambahnya. Selain itu, Rini juga mengungkapkan bahwa selama ini tanggal pengangkatan ASN tidak seragam antara instansi satu dengan lainnya.

Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana untuk menata ulang sistem ini agar proses pengangkatan berjalan serentak. Menurut rencana, pengangkatan CPNS untuk 2024 akan dimulai pada 1 Oktober 2025, sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 dan 2 dijadwalkan pada 1 Maret 2026.

"Kami sedang menyiapkan peta jalan pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dan peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus," ujar Rini. Hal ini juga berlaku untuk peserta yang masih menjalani proses seleksi.

Selain itu, pemerintah juga telah memastikan anggaran untuk belanja pegawai tidak akan terkena efisiensi. "Anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdata di BKN selama proses pengadaan PPPK tahun 2024 juga telah disediakan oleh masing-masing instansi," tambahnya.

Dengan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini, diharapkan proses seleksi dapat berjalan dengan lebih tertib dan terkoordinasi. Pemerintah dan DPR RI telah mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menetapkan kebijakan ini demi kepentingan terbaik bagi negara dan masyarakat.

Rini juga memastikan bahwa instansi pemerintah telah diberikan imbauan untuk menyiapkan anggaran bagi tenaga non-ASN yang masuk dalam basis data BKN selama proses pengadaan PPPK tahun 2024.