Soal Desakan Copot Kapolri, Ini Tanggapan Kompolnas
SinPo.id - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menanggapi maraknya desakan untuk mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri.
Di tengah banyaknya kritikan terhadap Korps Bhayangkara, Anam menyebut Kapolri saat ini juga mempunyai prestasi. Salah satunya melahirkan sebuah Direktorat pelindungan anak dan perempuan.
Oleh karena itu, eks Komisioner Komnas HAM ini bilang persoalan institusi Polri bukan hanya disebabkan oleh orang tertentu.
Tapi, jauh lebih luas yaitu soal perbaikan struktural dan kultural baik itu pendidikan maupun perbaikan sumber daya manusia di Institusi Kepolisian.
“Saya sih lebih bagus pergantiannya natural saja kayak sebelum-sebelumnya. Semua kepala kepolisian memang memiliki catatan yang baik yang positif, prestasi maupun yang masalah. Sehingga pergantian itu menjadi sesuatu yang sifatnya natural,” kata Anam dalam acara diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri' di Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekskutif Amnesty International, Usman Hamid menyampaikan pihaknya sudah melajukan kajian terkait polemik represi oknum Polri terhadap warga sipil dan mahasiswa.
Dalam kajian itu, Usman Hamid menilai represi berbasis kekerasan itu dilakukan bukan oleh perseorangan anggota Polri, melainkan melibatkan institusi.
“Bagi kami berlaku eksesif dari kepolisian itu bukanlah berlaku perorangan. Karena hampir menjadi pola umum. Karena tanggung jawabnya ada pada institusi. Dalam hal ini tentu institusi adalah entitas yang abstrak. Harus di konkretkan siapa? Kapolri,” tegas Aktivis Pro Demokrasi ini.
Atas dasar itu, dalam pandangan Amnesty Internasional, DPR diharapkan bisa optimal di dalam menjalankan fungsi-fungsi kontrol dan pengawasan. Tentu sangat memprihatinkan jika peran legislatif abai terhadap masalah yang terjadi di tengah masyarakat.
“Akibatnya tidak ada koreksi yang signifikan,” ucapnya.
