LaNyalla Ajak Mahasiswa Kembali ke Pancasila Demi Indonesia yang Berdaulat
SinPo.id - Anggota DPD RI sekaligus Ketua DPD RI ke-5, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak mahasiswa untuk kembali ke Pancasila sebagai dasar dalam membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema "Kembali ke UUD 1945 untuk Menjaga Keutuhan NKRI" di Surabaya, Kamis 27 Februari 2025.
Acara ini dihadiri oleh Presiden BEM dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, seperti Universitas Airlangga (Unair), Unesa, UWKS, UHT, Unitomo, UIN Sunan Ampel, Ubhara, serta organisasi kepemudaan seperti Sapma Pemuda Pancasila Surabaya. Hadir pula Plt. Ketua Umum Kadin Jatim Diar Kusuma Putra dan Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim, M. Agus Diah Muslim.
LaNyalla memahami gerakan mahasiswa yang mengusung tagar #IndonesiaGelap sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi bangsa. Namun, ia mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dalam mengevaluasi akar permasalahan yang terjadi, terutama dalam konstitusi negara yang telah mengalami perubahan besar sejak reformasi.
"Sejak reformasi, sistem ekonomi kita diserahkan kepada kekuatan pasar, dan sistem politik berubah menjadi 'one man, one vote', bukan lagi permusyawaratan yang bijaksana. Inilah yang menyebabkan segelintir orang menguasai 80% kekayaan Indonesia," ungkapnya.
LaNyalla juga menyoroti bagaimana kapitalisme global telah menguasai sumber daya alam Indonesia melalui mekanisme yang sistematis. Ia menegaskan bahwa liberalisasi ekonomi dan politik telah memperdalam ketimpangan sosial dan melemahkan kedaulatan bangsa.
LaNyalla mengungkap bahwa sejak era Soeharto, liberalisme mulai berkembang di Indonesia, hingga mencapai puncaknya saat Amandemen UUD 1945 antara 1999-2002, yang mengubah konstitusi hingga 95%.
"Indonesia semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalisme. Sumber alam diangkut keluar, lalu produk jadi mereka jual kembali ke kita. Keuntungan mereka masuk sebagai utang dan investasi asing, sementara rakyat tetap miskin dan bergantung pada bansos," tegasnya.
Menurut LaNyalla, solusi untuk mengatasi ketimpangan ini adalah dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli dan memperkuat sistem Demokrasi Pancasila serta Ekonomi Pancasila, di mana negara berdaulat penuh atas sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat.
"Kembali ke Pancasila bukan berarti kembali ke Orde Baru, karena justru Orde Baru-lah yang membuka pintu bagi kapitalisme global. Kita harus mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, agar arah bangsa tidak ditentukan oleh partai politik dan oligarki," tambahnya.
Pendidikan Gratis Lebih Penting dari Makan Gratis
Dalam sesi dialog, LaNyalla juga menyoroti program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, yang menurutnya tidak mencapai outcome yang diharapkan. Ia justru lebih mendukung gagasan pendidikan gratis sebagai prioritas utama.
"Daripada makan gratis, lebih baik kita fokus pada pendidikan gratis agar rakyat benar-benar berdaya dan mampu bersaing," ujarnya.
LaNyalla mengajak seluruh elemen bangsa, terutama mahasiswa, untuk mempelajari kembali pemikiran para pendiri bangsa, memahami konteks sejarah, dan memperjuangkan kembalinya sistem yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.
