Komisi X DPR-Mendiktisaintek Rapat Bahas Efisiensi hingga Pencairan Tukin 2025

SinPo.id - Komisi X DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Rapat digelar tak terbuka karena membahas sejumlah hal termasuk memutuskan sebuah kebijakan yang harus lebih dulu dilaporkan ke Istana Negara.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam rapat itu, yakni terkait bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) yang diharap tak terdampak efisiensi.

"Nah kenapa tertutup? Karena ada kebijakan-kebijakan yang hari ini sedang dikomunikasikan dengan pihak Istana yang belum bisa diumumkan secara resmi ke publik. Contoh misalnya pengurangan BOPTN, kemudian tunjangan kinerja, kemudian anggaran untuk sertifikasi dosen," kata Lalu usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

Tak hanya itu, Lalu menjelaskan hal lain yang dibahas pada rapat ialah perkenalan Brian sebagai Mendiktisaintek baru. Termasuk, pembahasan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menanyakan komitmen dari Mendiktisaintek terhadap Inpres, pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025," kata Lalu.

Di sisi lain, Lalu mengatakan tukin dosen tetap dicairkan tahun ini. Dia mengatakan Mendikti juga berkomitmen BOPTN tak akan dikurangi sehingga tidak ada kenaikan dari UKT.

"Nah ini menurut kami di Komisi X besarannya belum final sehingga di rapat ini kami pertegas kembali agar tukin tetap harus dibayarkan di tahun 2025, sertifikasi dosen juga harus dianggarkan di tahun 2025, BOPTN tidak dikurangi. Sehingga tidak mengakibatkan kenaikan biaya kuliah tunggal atau UKT," ucap Lalu.

"Pada prinsipnya di dalam, barusan beliau (Brian Yuliarto) sudah sepakat dan commit untuk membayar tukin tahun 2025 termasuk serdos (sertifikasi dosen), termasuk BOPTN itu tidak akan diturunkan dan akan mengikuti hasil dari Raker kami," timpalnya.

Komisi X DPR juga mendorong efisiensi anggaran di Kemendiktisaintek tak mencapai Rp14 triliun. Dia ingin efisiensi yang dikenakan ke mitra kerja Komisi X DPR hanya di angka Rp6,17 triliun.

"Kami mendorong turun sampai ketemu angka Rp6,17 triliun, dari Rp14 triliun (efisiensi) kami dorong Rp6,17 triliun, di situ belum termasuk anggaran tunjangan kinerja dosen. Nah bagaimana caranya untuk membayar 2025? Kami Komisi X meminta Mendiktisaintek yang baru untuk mengusulkan di anggaran biaya tambahan," kata Lalu.