Pengawasan Danantara Dipastikan Sangat Ketat, PCO: BPK dan KPK Ikut Awasi

SinPo.id - Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Muhammad Isra Ramli memastikan, pengawasan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sangat ketat.

Oleh karena itu, kurang tepat apabila mengkhawatirkan pengawasan dari lembaga yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto kemarin.

"Jadi pengawasan Danantara itu kan dia built in di dalam kelembagaannya sendiri. Bahkan ada Dewan Pengawas yang dipimpin langsung oleh Menteri BUMN (Erick Thohir)," kata Isra di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2025. 

Isra menilai, anggapan bahwa Danantara akan dimanfaatkan untuk memperkaya kelompok tertentu atau tujuan politik, sangat tidak beralasan. Karena, Danantara sejak awal, sangat terbuka untuk diawasi maupun diaudit bersama-sama. 

"Jadi sudah pasti itu ketat banget pengawasannya. Kemudian lembaga pengawasan negara itu juga terlibat. Ada BPK, ada KPK, ada BPKP segala macam itu terlibat. Jadi tidak perlu dikhawatirkan," sambungnya. Jadi misalnya, ada ketakutan ini akan disalahgunakan untuk memperkaya orang-orang tertentu, kelompok bisnis tertentu, macam-macam. Saya kira nggak bisa," ujarnya. 

Lebih lanjut, Isra menerangkan, pembentukan Danantara ini supaya Indonesia ke depan benar-benar mandiri dan berdiri di kaki sendiri. Karena, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa telah terjadi paradoks dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Dimana, kekayaan alam Indonesia justru dikelola oleh orang lain, dan bukan dinikmati bangsa sendiri. 

"Jadi bangsa kaya, negara kaya, tapi bangsanya nggak kaya. Danantara ini adalah bagian dari salah satu ikhtiar untuk menjawab paradoks tadi, " tuturnya. 

Selain itu, Danantara juga akan menjawab persoalan pembiayaan investasi di Indonesia. Isra menyampaikan, Danantara nantinya mengkonsolidasikan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu sebagai mesin kedua untuk pembanguan, selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Bagi Isra, APBN sebagai mesin utama pembangun masih memiliki keterbatasan. Jika hanya bertumpu pada APBN, maka hal-hal besar sulit tercapai dengan cepat. 

"Tapi kalau kita punya mesin yang mampu melewati, mengatasi batasan-batasan tahun, maka kita akan bisa mencapai hal-hal besar di dalam pembangunan," tukasnya.