PAN Menyesalkan Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Ikut Retret

SinPo.id - Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto menyesalkan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk ikut retret ke Akmil di Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Larangan mengikuti retret itu disebut berbanding terbalik dengan makna bahwa kepala daerah merupakan kader bangsa.

"Kalau menurut saya ketika dia sudah menjadi kepala daerah, sejatinya dia sudah jadi kader bangsa, punya sikap negarawan. Jadi kalau menurut PAN apa yang dilakukan Ibu Megawati itu kurang pas," kata Yandri dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025.

Yandri berpendapat kepala daerah yang sudah dilatik punya tanggung jawab mengemban amanah rakyat. Terlebih, retret bisa digunakan untuk para kepala daerah untuk bersinergi dan mempererat kerja sama antardaerah atau dengan pemerintah pusat.

"Karena mereka kan dipilih langsung oleh rakyat. Karena retret sepengalaman saya sebagai Mendes PDT sangat bagus, itu momentum yang bisa dirasakan oleh orang yang diberi mandat oleh rakyat apalagi kepala daerah untuk menyatukan visi-misi, bagaimama Indonesia ke depan," katanya.

Yandri juga berpandangan ketika kepala daerah dipilih rakyat, mereka harus membawa nama daerah, bukan nama partai saja.

"Jadi di sana sudah tidak ada lagi ini partai a partai b, sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah merah putih NKRI. Jadi menurut saya sikap Ibu Megawati itu sangat kita sayangkan, dan sebaiknya kepala daerah yang dipatuhi yang ditaati tentu yang paling tinggi yaitu UU yang berlaku di Indonesia," ucapnya.

Yandri memastikan semua kepala daerah yang berasal dari PAN hadir dan tiba tepat waktu di Akmil. Dia menegaskan bahwa PAN adalah partai yang setia dengan Prabowo.

"Enggak ada (yang absen), PAN ikut semua. Kalau PAN itu sekutu sejatinya Pak Prabowo, enggak mungkin enggak datang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jateng.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).